Pinusnews.id - Puluhan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menandatangani surat yang isinya menuntut Sekda Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, untuk mundur dari jabatannya. 

Tapi kenyataannya sudah lebih dari 3 hari dari munculnya surat itu kepermukaan, Sekda Cianjur Cecep Alamsyah masih tetap bekerja setiap hari seperti biasa. Bahkan, Sekda Cecep Alamsyah tampak ikut menghadiri acara baik di luar maupun di dalam Pendopo bersama Bupati Cianjur Herman Suherman juga para Kepala OPD.

Sebelumnya diketahui dalam surat itu terdapat kalimat apabila dalam jangka waktu 3 hari Sekretaris Daerah tidak mengundurkan diri, maka kami para Organisasi Perangkat Daerah menganggap Sekretaris Daerah sudah mengundurkan diri.

Baca Lainnya :

• Kepala Inspektorat Cianjur Endan Hamdani Hadirkan Para Kepala OPD, Surat Ke Sekda Asli Bukan Palsu
• Soal Surat Para Pimpinan OPD ke Sekda, Bupati Cianjur: Saya Jadi Sakit Pun Memikirkan Pak Sekda
• DPPKB3A Cianjur dan Bupati Herman Suherman Gelar Silaturahmi Korp Bangga Kencana
• Kadis PUTR Cianjur Lepas 9 Pegawai Purna Tugas
• Bupati Cianjur Terima Penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ternyata bila melihat tanggal surat itu dibuat sudah melebihi 3 hari, karena tercatat surat beredar kepada khalayak ramai itu 24 April 2024 lalu.

Merebaknya surat itu ke berbagai pihak, ditanggapi oleh Sekda Cianjur Cecep Alamsyah dengan ungkapan kata datar-datar saja.

“Surat itu memang ada, namun tidak berpengaruh bagi Saya. Itu ke kanak-kanakan sekali," tutur Sekda Cianjur Cecep Alamsyah kepa awak media di Gedung Sekretariat Pemda Cianjur, belum lama ini.

Sementara, seorang yang keberatan disebut identitasnya ikut menanggapi "kekisruhan" antara para Kepala OPD dengan Sekda tersebut. Ia menyebut upaya mencopot Sekda Cianjur supaya turun dari jabatannya menemui jalan buntu, karena Sekda masih tetap aktif bekerja.

"Sekarang posisi Sekda di atas angin, sebab ada upaya pencopotan jabatan secara inkonstitusional. Dan, mereka yang menandatangani surat bisa dicopot jabatannya kalau Sekda melakukan upaya melalui jalur hukum tata negara," sebut sumber yang enggan disebut namanya di Cianjur, kemarin.

Lebih dari itu sumber tersebut mengatakan, pada mereka yang menandatangani juga harusnya introspeksi, ekstospeksi, dan retrospeksi terkait kinerjanya masing.

"Mereka, OPD juga menyadari kinerjanya apa sudah baik secara komprehensif? Sebagai pembina teknis mungkin Sekda menyimpan raport masing-masing OPD. Jika masalah ini terus berlanjut sepertinya bakal berantakan," sebut sumber tersebut. (dens).