Pinusnews.id - Masyarakat Kabupaten Cianjur masih cukup banyak yang tinggal di rumah tidak layak huni (rutilahu). Keadaan ini dikarenakan keterbatasan dana dalam APBD untuk pembangunan rutilahu tersebut tersebut.

Tetkait hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Cianjur Cepi Rahmat Fadiana mengatakan, rutilahu tak bisa dilepaskan dari kemiskinan ekstrem. Mengacu data

Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), terdapat sebanyak 198 ribu kepala keluarga yang dikategorikan miskin ekstrem.

Baca Lainnya :

• Mendorong Imigrasi Cianjur Bentuk Timpora Desa Cegah TPPO
• WJES 2024 Jawa Barat Optimistis Tingkatkan Kinerja Ekonomi
• Menkes Budi Ajak Kader Posyandu Melayani Ibu Hamil Hingga Lansia
• Menkes Budi Ajak Kader Posyandu Melayani Ibu Hamil Hingga Lansia
• Gerakan Masyarakat Cianjur Utara Menolak Keras Rencana Geothermal

"Tapi laporan dari setiap desa, secara akumulatif ada 10 ribuan lebih rutilahu di Kabupaten Cianjur. Tapi mungkin saja jumlahnya lebih banyak dari yang dilaporkan. Sebab, data P3KE, di Kabupaten Cianjur masih terdapat 198 ribuan KK yang dikategorikan miskin ekstrem yang salah satu kriterianya yaitu rutilahu," kata kadis Perkim kepada awak media, belum lama ini.

Mengenai keterbatasan itu, Cepi tidak memungkiri adanya anggaran perbaikan rutilahu yang dialokasikan dari

APBD relatif cukup kecil. Contohnya pada 2023, anggaran perbaikan

dari APBD hanya untuk 12 unit rutilahu

"Pada 2024 ini dari yang kami ajukan perbaikan, kemungkinan hanya 10 unit

rutilahu yang akan diperbaiki menggunakan dana APBD," paparnya.

Selain dari APBD, dana perbaikan rutilahu juga berasal dari bantuan Pemprov Jabar melalui Dinas Permukiman Jawa Barat. Kemudian ada yang ditangani pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Tahun 2023, jumlah rutilahu di Kabupaten Cianjur ditangani 1.358 unit. Rinciannya, sebanyak 180 unit biayanya berasal dari Bantuan

Pemprov Jabar, 1.166 unit melalui program BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta 12 unit dialokasikan dari APBD Kabupaten Cianjur.

Selain itu, bantuan biaya perbaikan rutilahu bersumber dari program BSPS maupun Bantuan Pemprov Jabar sebesar Rp20 juta per unit. Biaya pelaksanaan pekerjaannya dilakukan tanpa beban pajak.

Adapun bantuan dari APBD Cianjur anggarannya dialokasikan sebesar Rp25 juta karena dikenai pajak dan sewa pihak ketiga.

Selanjutnya Cepi menuturkan bahwa program BSPS merupakan bantuan dari Kementerian PUPR

melalui anggota legislatif. Pemerintah daerah melalui Dinas Perkim hanya sebatas monitoring karena pelaksanaan pekerjaan dari Kementerian PU-Pera.

"Untuk Bantuan Pemprov Jabar diajukan setiap pemerintah desa melalui

SIPD (sistem informasi pembangunan daerah). Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan jumlah penerima manfaat. Dinas Perkim bertugas sebagai tim teknis," pungkasnya. (dens).