Pinusnews.id - Di tahun 2026 ini ternyata kondisi Sekolah Dasar (SD) Karyamukti di Kampung Cibalukbuk, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, sungguh memprihatinkan dan mencerminkan kegagalan sistemik dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Sebanyak 52 siswa terpaksa belajar di bangunan yang retak parah, bocor di mana-mana, tanpa penerangan memadai, dan yang paling tragis, tanpa fasilitas toilet sama sekali.

Bayangkan anak-anak usia dini ini menjalani proses belajar mengajar di lingkungan yang tidak layak, di mana keselamatan mereka terancam setiap saat.

Tanah di bawah sekolah yang terbelah menjadi penyebab utama kehancuran ini, merusak seluruh struktur ruang kelas. Plafon berjatuhan karena ditarik oleh tembok yang bergeser akibat retakan tanah, menciptakan risiko runtuh yang nyata bagi siswa dan guru selama kegiatan mengajar berlangsung.

Baca Lainnya :

• Sekolah Buka Pada Masa Pandemi Covid-19, Bisa Kena Sanksi Berat
• Ini Kata Kades Sukasari, Polemik Video Viral Pengakuan KPM Dana BLT DD
• Asep Irwan : BPKAD Cianjur Harus Transparan Mengelola Keuangan Daerah
• Aji Prasetio Korban Tenggelam di Kali Cilaku Ditemukan Sudah Meninggal
• Rapat Forkopimda dan Evaluasi Penanganan Covid-19 di Cianjur

Hanya empat ruangan yang tersisa yaitu satu untuk kantor, satu lagi dipakai tiga kelas sekaligus dalam kepadatan yang menyedihkan, sementara yang lain berfungsi sebagai gudang kursi dan peralatan sekolah. Ini bukan sekolah, melainkan bencana yang menunggu terjadi.

Ironi terbesar terletak pada sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikpora) Cianjur yang membiarkan kondisi ini berlarut-larut. 

Meski masalah ini sudah jelas membahayakan nyawa anak-anak dan pendidik, pihak berwenang tampak tidak cepat tanggap. Bagaimana bisa institusi yang bertanggung jawab atas infrastruktur pendidikan mengabaikan laporan kerusakan sekolah hingga titik kritis seperti ini?

Kelalaian mereka bukan hanya administratif, tapi langsung mengancam generasi muda Cianjur.

Akibat tidak ada toilet, siswa terpaksa buang air besar ke sungai terdekat, sebuah praktik yang tidak manusiawi dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan massal seperti penyakit menular. Guru pun kesulitan menjaga hygiene dan fokus mengajar di tengah kekacauan ini.

Disdikpora Cianjur seharusnya cepat tanggap turun tangan dengan relokasi sementara atau perbaikan darurat, tapi kenyataannya, mereka membiarkan sekolah ini seperti zona bahaya yang ditinggalkan.

Kelalaian Disdikpora ini menunjukkan ironi besar dalam komitmen pendidikan nasional. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong pemerataan akses pendidikan; di sisi lain, dinas daerah seperti di Cianjur gagal melindungi aset paling berharga yakni anak-anaknya. Tanpa intervensi cepat, kegiatan belajar mengajar berubah menjadi perjudian nyawa, di mana retakan tanah bisa runtuh kapan saja saat siswa duduk di kelas.

Pemerintah daerah Cianjur, terutama Disdikpora, harus segera bertindak, alokasikan anggaran darurat untuk renovasi, sediakan toilet darurat, dan relokasi siswa ke lokasi aman. Ironi ini tak boleh berulang karena pendidikan bukan sekadar slogan, tapi hak dasar yang aman bagi setiap anak. (dens).