Pinusnews.id - Kementerian Sosial memaparkan capaian dan isu bidang pemberdayaan sosial di tahun 2023. Dari progres graduasi Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), pemberdayaan masyarakat 3T, BLT El Nino, hingga isu politisasi bansos. Hal ini dipaparkan langsung oleh Plt Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Beni Sujanto pada diskusi bersama wartawan dalam Forum Salemba 28 (Forsa28) ke 6, di Kantor Kemensos, Rabu (28/12/2023).

Dikatakan Beni, sejak dipimpin oleh Menteri Sosial Tri Rismahari, arah kebijakan Kemensos adalah pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka mandiri dan terlepas dari bantuan sosial. Mensos melihat fenomena banyaknya KPM berusia produktif. Setidaknya ada lebih dari 5 juta KPM bansos berusia di bawah 40 tahun. Untuk itu, Kemensos menerapkan skema program yang komprehensif agar KPM mampu mandiri dan keluar dari garis kemiskinan. 

“Arahan Bu Mensos adalah mengkomprehensifkan semua program yang ada di Kemensos bahwa muara keberhasilan dari masyarakat yang kita bina itu adalah mereka berdaya,” kata Beni.

Baca Lainnya :

• Mulai 1 Januari 2024, Vaksinasi COVID-19 Tetap Gratis Untuk Kelompok Rentan
• Presiden Jokowi Tekankan Seluruh Pihak Kawal Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2024
• Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur
• Resmikan Monumen Perjuangan Rakyat Jabar Hasil Revitalisasi, Bey: Mari Rawat Bersama-sama
• Cegah Korupsi, Itjen Kemenag Telah Bentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi

PENA misalnya. Sejak diluncurkan pada akhir 2022, PENA telah berhasil menggraduasi 10.073 KPM dari bansos. Selain mendapatkan stimulus usaha, KPM PENA mendapatkan pendampingan berkala dari Kemensos. Tujuannya, agar usaha KPM tetap berjalan. PENA dianggap berkontribusi dalam penurunan kemiskinan ekstrim. 

Kemensos juga melakukan pemberdayaan di daerah 3T dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Sepanjang tahun 2023, Kemensos telah memasang sarana air bersih, solar cell, community center dan fasilitas lainnya di beberapa titik di Indonesia. Bersamaan dengan fasilitas, Kemensos memberikan pelatihan dan modal usaha kepada komunitas di daerah 3T. Seperti kelompok masyarakat di Wamena Papua, yang diberikan bibit babi, pemberdayaan kelompok tenun di Wini NTT, pelatihan pengolahan hasil laut di Sebatik Kalimantan Utara, dan di banyak daerah lainnya. 

Masalah paling umum di daerah 3T adalah transportasi. Menangani hal ini, Kemensos telah menyalurkan motor e-trail bagi masyarakat Puncak Jaya dan Yahukimo, long boat di Asmat dan Membramo, serta beberapa daerah lainnya. Kemensos bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih, Institut Teknologi Sepuluh November, dan Institut Teknologi Telkom Surabaya dalam merancang motor khusus bagi transportasi di daerah 3T.

Meskipun banyak capaian yang diraih, namun Beni mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Salah satunya adalah pemberdayaan KAT. Pada tahun 2024, Kemensos akan melakukan pemetaan di daerah adat terpencil untuk mendirikan lebih banyak community center.

Selain pemberdayaan, Direktorat Jenderal Dayasos juga bertanggung jawab dalam penyaluran bansos reguler seperti sembako, dan bansos khusus seperti BLT EL Nino. Dikatakan Beni, penyaluran sembako sudah hampir 100%, sedangkan BLT EL Nino dalam proses penyaluran. 

Terkait dengan maraknya politisasi bansos, Beni menegaskan pengeluaran KPM dari data penerima bansos memerlukan prosedur sehingga masyarakat jangan takut dengan ancaman yang diberikan oknum-oknum yang menyalahgunakan bansos. Beni meminta kepada masyarakat, khususnya media untuk mengawasi agar penyalahgunaan wewenang ini bisa dihindari. 

Kemensos sendiri berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Bareskrim Polri untuk mengawal penyaluran bansos. (Dens-Rizka).