Pinusnews.id - Sekitar 400 petani asal Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menuntut keras kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan konflik yang terjadi menggunakan Reforma Agraria (RA).

Hal itu terungkapkan saat ratusan petani dari Pemersatu Petani Cianjur (PPC) melakukan unjuk rasa di depan Pendopo Pemkab Cianjur, kemarin.

Unjuk rasa dilakukan setelah Badan Bank Tanah (BBT) dan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cianjur, yang melakukan pengukuran lahan di atas pemukiman warga, dua pekan lalu.

Baca Lainnya :

• Kepala Itda Cianjur Endan Hamdani: Sanksi Terberat Penggelapan Dana PIP, Diberhentikan dengan Tidak
• Sekda Jabar: Investasi Harus Berdampak pada Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
• Rapat Parpurna DPRD Kabupaten Cianjur
• Bupati Cianjur Herman Suherman : UMKM Tulang Punggung Perekonomian Daerah
• dr Yusman Faisal: Penyakit TBC Rentan Menular di Daerah dengan Suhu Udara Dingin

Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat (POR) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Syamsudin, menilai pengukuran tersebut sebagai bentuk pengusiran.

"Pengukuran paksa lahan yang dilakukan BBT dan ATR/BPN di area Desa Batulawang, merupakan konflik agraria dan bentuk pengusiran," jelasnya pada Rabu, 3 Juli 2024.

Kata dia, lahan tersebut sudah ditempati 350 KK dan mencakup tiga desa yakni Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, dan Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet.

"Kita tolak tegas Bank Tanah dan tidak boleh ada pengukuran di atas tanah LPRA," tuntutnya.

Akibat adanya pengukuran tersebut, warga mantan petani PT MPM itu akhirnya harus direlokasi ke tempat baru.

"Katanya direlokasi tapi mereka mengaku tidak ada uangnya. Sedangkan yang mau dipindahkan ini ada barang, rumah, juga kebun-kebunnya, Ini namanya pengusiran," katanya.

Petani yang melakukan aksi demo ini sekitar 400 petani. Mereka mayoritas adalah mantan PT MPM yang telah tinggal di Desa Batulawang kurang lebih sudah 35 tahun.

"RA itu bukan program bagi-bagi tanah, tapi distribusi tanah dan penyelesaian konflik terhadap petani, yang sudah puluhan tahun menempati dan menggarap lahan di situ," pungkasnya. (tim).