Pinusnews.id - Bupati Cianjur Herman Suherman hadiri Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan dan Produktivitas Pertanian di Jawa Barat, bertempat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/4/2024). 

Dalam kesempatan itu Bupati Cianjur di hadapan peserta rapat menyampaikan bahwa Cianjur mempunyai lahan sawah seluas 66 ribu hektar, dan menghasilkan 1 juta ton gabah kering per tahun, hasil dari pengalaman yang terjadi dari jumlah itu makan bagi warga Cianjur 50% nya, sehingga 50% nya lagi semestinya menyuplai Jawa Barat, namun kenyataannya pada saat panen kemarin terkesan ada kelangkaan bahkan harga menjadi naik, lalu kemana gabah ini, permasalahannya beras kemana, padi kemana? Akhirnya banyak ngijon dan beli dari luar kabupaten Cianjur.

“Atas dasar itu Kabupaten Cianjur pada tahun ini dengan sumber dana DD atau Bumdes ada untuk ketahanan pangan 20%, dan akan diarahkan untuk membeli padi para petani padi dengan harga yang bijak, hal ini dilakukan agar masyarakat Cianjur akan siap menghadapi situasi yang tetap kondusif ke depan, meskipun dihadapkan pada situasi kelangkaan pangan bahkan bila El Nino benar-benar terjadi,” kata Bupati

Baca Lainnya :

• Polres Cianjur Tangkap 2 Pelaku Dugaan TPPO Modus Kawin Kontrak, 6 Orang Jadi Korban
• Ruhli Solehudin: Cianjur Kekurangan Guru Mata Pelajaran Agama Islam
• H+6 Lebaran 2024, Inflasi di Jawa Barat Terkendali
• Visi & Misi Asep Anwar, Maju jadi Calon Ketua DPC PERADI Cianjur
• Ibang Mau Jadi Calon Bupati Cianjur, Sowan Merapat ke PPP

Tentunya hal ini di sambut baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan Pemerintah Pusat, keberpihakan pemerintah terhadap kenyamanan rakyat itu, sehingga akan merasa aman nyaman, itu sudah sepatutnya tugas para bupati, wali kota dan jajaran pemerintahan lainnya.

Sementara, dalam kesempatan itu Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menargetkan wilayahnya menjadi swasembada pangan nasional, khususnya pada komoditas padi.  

“Jadi Rapat hari ini optimisme itu kami ingin Jawa Barat swasembada pangan. Jadi kemarin kan sempat ada beras naik harga dan susah di berapa ritel. Nah itu kami pikir Jawa Barat sebagai lumbung padi kedua itu, berharap tahun ini kami perbaiki semuanya termasuk tata kelola, tata niaga nya,” kata Bey.

Lanjutnya Bey Machmudin menyampaikan, bila swasembada ingin tercapai pada tahun ini, maka Jabar bisa mengelola pangan secara mandiri. Sehingga jika terjadi kelangkaan pangan secara nasional di Jawa barat tidak terimbas secara signifikan.

“Jadi kalaupun terjadi kelangkaan pangan karena nasional, jabar tidak perlu ikut. Kami juga akan menata kembali juga BUMD yang menangani cadangan beras seperti itu,” imbuhnya.

Langkah yang dilakukan untuk mencapai target tersebut salah satunya mendorong perbaikan tata kelola. Ia menyebut persoalan irigasi, pupuk dan benih jadi sorotan utama dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Itu kan harusnya lebih detail para kepala daerah memantau, dan solusinya kita cari bersama, sudah ada lampu hijau dari Mentan kalau ada masalah apapun kita selesaikan bersama,” tegasnya.

“Dengan hadirnya pak Inspektur kami ingin masalah-masalah itu kita hadapi, para bupati turun ke lapangan yang nanti saya tugaskan pa Sekda untuk memonitor tiap minggu permasalahan ini, dan juga terkait dengan pompanisasi pak Menteri sudah mempersilahkan Jawa Barat, untuk berapapun kebutuhan ini kita penuhi untuk irigasi, kan irigasi satu kunci dalam sawah itu,” tegas Bey.

Hal serupa disampaikan Inspektorat Jenderal dari Kementerian Pertanian Setyo, yang mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa barat dalam percepatan akselerasi swasembada pangan. Setyo berharap Kepala Daerah para Kepala Dinas, kemudian Forkopimda, Danrem, Dandim, Kapolres, Kapolresta bahkan dari Wakapolda dan Kasdam juga Wakajati ini secara kompak bisa memberikan instruksi ke bawah untuk memberikan perhatian.

“Mudah-mudahan wilayah Jawa Barat cepat bisa mencapai target, sehingga kebutuhan masyarakatnya bisa terpenuhi,” ungkap Setyo. (dens).