Pinusnews.id - Di tengah upaya pemerintah daerah mengurangi kemiskinan ekstrim, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, menerapkan langkah inovatif: penempelan stiker di rumah penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan BPNT. Inisiatif ini memicu respons tak terduga—puluhan keluarga memilih mundur secara sukarela. Fenomena ini menggambarkan dinamika kompleks antara transparansi program sosial, stigma kemiskinan, dan kesadaran masyarakat terhadap kelayakan bantuan.

Kegiatan penempelan stiker berlangsung selama seminggu, melibatkan Tim Koordinasi Sosial Kelemagaan (TKSK), pendamping PKH, aparat kecamatan, Babinsa, Bhabinmas, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Tujuannya jelas untuk memastikan bansos tepat sasaran dan meminimalkan kemiskinan ekstrim. 

Dari total 1.250 KPM, sebanyak 52 orang mengundurkan diri. Mereka enggan rumahnya ditandai stiker, dengan alasan pribadi yang tidak disebutkan secara rinci, tapi cukup kuat untuk membuat pernyataan tertulis di atas materai, disaksikan RT dan RW.Kasie Kesra Desa Sukanagalih, Cucu Hartini, menegaskan proses ini berjalan tanpa paksaan.

Baca Lainnya :

• BPNT di Desa Sukamulya, Dikelola BUMDes Secara Mandiri
• 8 Kades Ontrog Kantor Camat Warungkondang, Ada Apa?
• Naringgul Cianjur Dilanda Banjir
• Polisi Cianjur Tangkap Pembunuh Pegawai Koperasi
• Kunjungan Kerja Danrem 061– Suryakencana ke Cianjur

"Alhamdulillah setelah dilakukan giat penempelan stiker, jumlah KPM berkurang sebanyak 52 KPM. Mereka mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan, dengan membuat pernyataan di atas materai yang diketahui oleh RT dan RW," katanya belum lama ini.

Data pengunduran diri ini dibahas dalam musyawarah desa (Musdes) untuk menetapkan status mereka sebagai non-penerima bansos. Selanjutnya, monitoring dilakukan bersama RT dan RW.

"Kalau seandainya ada rumah peserta KPM yang mencopot stiker, itu otomatis dianggap mengundurkan diri yang ditetapkan melalui musdes," tambah Cucu.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sukanagalih, Agus Misbah, menambahkan konteks masalah yang mendasari inisiatif ini. Banyak warga mampu ternyata masih menerima bansos, sementara yang benar-benar tidak mampu justru terlewat.

"Jadi, salah satu upaya agar data akurat dan tepat sasaran, pemerintah Desa Sukanagalih melaksanakan kegiatan penempelan stiker di rumah peserta KPM," ujarnya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen desa untuk membersihkan data, meski memicu kontroversi.

Secara lebih luas, kasus ini menyoroti tantangan program bansos nasional. Stiker sebagai simbol transparansi bisa mempermalukan penerima, mendorong pengunduran diri sukarela yang justru mengurangi beban anggaran negara. Namun, risikonya adalah hilangnya jaring pengaman bagi kelompok rentan yang enggan terstigma. 

Keberhasilan Desa Sukanagalih bergantung pada monitoring lanjutan dan sosialisasi yang lebih empati, agar bansos tak hanya tepat sasaran tapi juga inklusif. Inisiatif seperti ini patut dijadikan pelajaran bagi desa lain, menyeimbangkan akurasi data dengan martabat warga. (tim dens).