Pinusnews.id - Rencana proyek pengeboran panas bumi (geothermal) di sekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) oleh PT Daya Mas Geopatra Pangrango (DMGP) telah memicu gelombang penolakan dari warga Kampung Gunungputri Girang, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. 

Proyek ini, yang hanya berjarak sekitar 700 meter dari permukiman, menjanjikan energi terbarukan ramah lingkungan sebagai alternatif fosil. Namun, ketidaktransparanan informasi menjadi pemicu utama ketakutan warga, menyoroti ketegangan antara pembangunan berkelanjutan dan hak masyarakat lokal.

Warga setempat merasa ditinggalkan tanpa sosialisasi menyeluruh, mempertanyakan dampak lingkungan serta keselamatan mereka. Maman (45), seorang warga, menyatakan ketidakpuasannya secara tegas: “Kalau memang benar akan ada proyek geothermal, kami sebagai warga menyatakan menolak sebelum ada penjelasan yang jelas dan terbuka.” 

Baca Lainnya :

• BPNT di Desa Sukamulya, Dikelola BUMDes Secara Mandiri
• 8 Kades Ontrog Kantor Camat Warungkondang, Ada Apa?
• Naringgul Cianjur Dilanda Banjir
• Polisi Cianjur Tangkap Pembunuh Pegawai Koperasi
• Kunjungan Kerja Danrem 061– Suryakencana ke Cianjur

Ia khawatir aktivitas pengeboran dengan alat berat di tanah miring akan memicu longsor dan gangguan pertanian. “Kalau ada pengerukan tanah dan pemerataan lahan, materialnya akan dibuang ke mana? Jangan sampai justru berdampak ke permukiman di bawah,” tambahnya.

Niko (40), petani di Blok Tumaritis yang tinggal paling dekat dengan lokasi, menggemakan kekhawatiran serupa. “Hingga sekarang belum ada sosialisasi langsung ke kami yang berada di sekitar lokasi.” Kekhawatiran ini wajar, mengingat TNGGP berfungsi krusial sebagai penjaga keanekaragaman hayati, sumber air, dan kestabilan tanah.

Setiap proyek di kawasan konservasi memang memerlukan AMDAL ketat, sosialisasi publik, dan keterlibatan masyarakat—langkah yang tampak belum optimal di sini.

Secara umum, geothermal menawarkan energi bersih dengan emisi rendah, mendukung transisi energi nasional. Namun, praktiknya sering kali menimbulkan isu lokal seperti getaran tanah, limbah air panas, atau perubahan hidrologi. 

Transparansi menjadi kunci membangun kepercayaan, seperti harus melakukan sosialisasi yang komprehensif bisa menjelaskan manfaat ekonomi, risiko, dan mitigasi. Sayangnya, hingga kini belum ada forum resmi yang menyatukan warga terdampak, pengembang, pemerintah daerah, dan pengelola TNGGP.

Humas PT DMGP, Imron, membela bahwa sosialisasi telah dilakukan berulang kali. “Saya sudah sering melakukan sosialisasi. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan informasi, mungkin pada saat kegiatan kami tidak hadir.” Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya, tapi juga celah komunikasi yang perlu ditutup.

Ke depan, dialog harus melibatkan perusahaan, pemerintah, dan warga—sangat penting. Hanya dengan begitu, proyek geothermal bisa maju tanpa mengorbankan lingkungan, sosial, atau keselamatan, memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (dens).