Pinusnews.id - Perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat didorong untuk berperan aktif dalam mengatasi berbagai persoalan di Jabar, khususnya pengangguran, kemiskinan, dan pengelolaan sampah.

Hal tersebut disampaikan Sekda Jabar Herman Suryatman dalam Musyawarah Nasional Ke-VII Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di kampus Unikom, Kota Bandung, Sabtu (2/8/2025).

"Dalam perspektif budaya Sunda, kita hanya akan maju apabila ada kolaborasi, sinergi antar berbagai komponen," ujar Herman Suryatman dalam sambutannya.

Baca Lainnya :

• LPM Sindangraja Pertanyakan SK Ada Dua, Ini Penjelasan Pemdes
• PLN ULP Tanggeung: Hindari Cuaca Ekstrem dan Jauhi Jaringan Listrik
• Pom Mini Hangus Terbakar dan Meledak di Sukaluyu
• Manajemen Qoha Ajak Patuhi Prokes 3M dan Konsumsi Air Minum Sehat
• Potensi Anak Didik SSB Yudhistira Cianjur Butuh Dilirik

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Menurut Herman, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan, sebagaimana filosofi Tri Tangtu Dibuana dalam budaya Sunda.

“Pembangunan hanya bisa dilaksanakan dengan baik apabila ada sinergi antara resi (cendekiawan/perguruan tinggi), prabu (pemerintah), dan rama (masyarakat),” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Jabar masih berada di angka 7,02 persen, dan pengangguran terbuka mencapai 6,74 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,7 persen. Dari jumlah pengangguran tersebut, 20 persen di antaranya merupakan lulusan SMA/SMK.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemdaprov Jabar bersama APTISI akan mengerahkan sekitar 100.000 mahasiswa PTS dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di 27 kabupaten/kota.

Dua fokus utama KKN Tematik ini adalah pengelolaan sampah dan pengembangan kewirausahaan.

“Setiap hari, Jawa Barat menghasilkan 29.000 ton sampah, sebagian besar TPSA belum menggunakan teknologi yang baik. Kita akan dorong pengelolaan sampah dari hulu hingga rumah tangga,” kata Herman.

Selain itu, Pemdaprov Jabar akan memfasilitasi penelitian PTS melalui daftar permasalahan daerah (_long list_) yang disediakan secara digital.

Peneliti yang mengambil tema dari daftar tersebut akan mendapat dukungan data untuk mempercepat proses perizinan.

“Proposal penelitian cukup satu sampai dua hari bisa selesai, karena datanya sudah kami siapkan,” jelasnya.

Pelatihan vokasi

Herman juga mendorong PTS berperan dalam pelatihan vokasi bagi lulusan SMA/SMK agar siap masuk dunia kerja.

“Ada sekitar 320.000 lulusan SMA SMK yang menganggur. Jika 300 PTS di Jabar terlibat memberikan pelatihan keterampilan yang relevan, angka pengangguran akan menurun signifikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, meskipun Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia mencapai Rp251 triliun, angka pengangguran tetap tinggi.

“PTS jangan bangga di menara gading, tetapi harus turun tangan menyelesaikan persoalan konkret di lapangan bersama pemerintah dan masyarakat,” pungkas Herman.