Rendahnya Perhatian Pemda Cianjur terhadap Pendidikan Inklusif

Oleh: Torik Imanurdin, M.Pd. Pemerhati Pendidikan

Pinusnews.id - Pendidikan inklusif sejatinya adalah cermin dari keberadaban sebuah daerah. Ia menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin hak setiap anak — termasuk anak berkebutuhan khusus — untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi dan tanpa hambatan. Namun sayangnya, hingga hari ini, perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur terhadap pendidikan inklusif masih jauh dari harapan.

Minimnya jumlah sekolah inklusif dan rendahnya angka siswa berkebutuhan khusus yang terlayani menjadi bukti konkret lemahnya komitmen tersebut.

Baca Lainnya :

• Samsat Cianjur Tutup, 2 Januari 2021 Dibuka 
• Plh. Sekda Cianjur Monitoring Harga Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru 2021
• Nah Ini Dia, Cianjur Terima Bantuan Keuangan dari Provinsi
• Covid-19 Makin Merajalela, KBM di Cianjur Terancam Ditunda
• Plt. Bupati Cianjur Berikan Penghargaan Wajib Pajak Terbaik

Dari ratusan satuan pendidikan di Cianjur, hanya sebagian kecil yang berstatus sekolah inklusif, dan hanya ratusan siswa yang terdata menerima layanan. Ini menunjukkan bahwa ribuan anak lainnya masih terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya dukungan memadai bagi guru inklusif. Mereka bekerja dalam keterbatasan pelatihan, fasilitas, dan insentif. Padahal, mereka berhadapan langsung dengan tantangan pedagogis dan psikologis yang kompleks.

Masalah di atas tersebut seharusnya diimbangi dengan penghargaan dan penguatan kapasitas profesional. Ketidakpedulian terhadap mereka berarti mengabaikan ujung tombak dari praktik pendidikan inklusif itu sendiri.

Lebih jauh, Sekolah Luar Biasa (SLB) di Cianjur yang seharusnya berperan sebagai resource center belum diberdayakan secara optimal, hingga hasilnya bisa dirasakan semua pihak sebagaimana yang diharapkan.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan seolah tidak memiliki desain kolaborasi yang memungkinkan SLB menjadi mitra penguatan bagi sekolah reguler. Akibatnya, potensi tenaga ahli dan pengalaman praktis di SLB tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu layanan inklusif di sekolah umum.

Ketiadaan arah kebijakan yang jelas menunjukkan bahwa isu pendidikan inklusif belum dianggap penting. Tidak ada peta jalan, alokasi anggaran khusus, atau program prioritas yang berpihak pada anak berkebutuhan khusus.

Padahal, pendidikan inklusif bukan sekadar urusan teknis, tetapi merupakan amanat konstitusional dan moral untuk menghormati hak setiap warga negara atas pendidikan.

Pemerintah Daerah Cianjur seharusnya segera berbenah — mulai dari penyusunan kebijakan afirmatif, pelibatan SLB sebagai mitra strategis, hingga pemberian penghargaan yang layak bagi para guru inklusif.

Oleh karena itulah keberhasilan pendidikan bukan diukur dari seberapa banyak gedung yang dibangun, tetapi dari sejauh mana sekolah mampu membuka pintunya bagi semua anak, tanpa kecuali.

Pendidikan inklusif adalah ujian bagi kemanusiaan kita. Dan sejauh ini, Cianjur masih tertinggal dalam menjawabnya.