Pinusnews.id - Meskipun faktanya DPR buruk, DPR tetap dibutuhkan karena DPR merupakan instrumen demokrasi agar jalannya pemerintahan tetap dijalurnya, tidak merugikan rakyat.

Buat aturan yang selektif untuk rekruitmen anggota DPR, baik dari aspek tingkatpendidikan, kecerdasan, dan wawasan, terutama karakter/akhlak. 

Sejauh ini rekrutmen anggota DPR nampak tak merujuk pada profesionalisme. Untuk profesi-profesi tertentu sudah harus minimal S1, dengan tambahan keprofesian (guru, tenaga fungsional dan yang lainnya). Bahkan 2026 bidan dan perawat-pun harus S1. Sedangkan anggota DPR masih bisa SMA. Aneh...

Baca Lainnya :

• Kurangi Beban Petani Dimasa Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Gerindra Serahkan Bantuan Benih
• Inna lillahi, Empat Kadis Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia
• Akibat Cuaca Buruk Nelayan Jayanti Gagal Cari Ikan, Kini Tanam Jagung
• Pemdes Tanjungsari Sukaluyu Bagikan BLT
• Peranan PT. Bukit Naga Mas Kembangkan UMKM di Cianjur

Saat ini untuk calon aleg itu minimal  berijasah D3. Boleh SMA tapi dengan kekecualian; istimewa,  berkapasitas, aplikatif buat masyarakat seperti Susi Menteri Kelautan.

Pun reputasi, rekam jejak di masyarakat. Baik rekam jejak hukum normatif, maupun norma sosial. Jangan sampai pernah dipenjara, pelakor lolos juga nyaleg dan dipilih. 

Hal lainnya, selama menjabat ada peninjauan berkala untuk menilai kinerja, baik kinerja administrasi, etika, moralitas, kehadiran, dan  kinerja implementasi di masyarakat. Adapun yang mengawasi, menilai kinerja Aleg;  tim independen setingkat kementrian seperti BPK untuk keuangan negara.

Sebab, sepanjang rekruitmen aleg tidak selektif maka kinerja DPR dan empati sulit terbentuk. Jangan biarkan mereka numpang hidup dari tetes keringat rakyat.