Oleh: Torik Imanurdin, M.Pd. – Pemerhati Pendidikan

Pinusnews.id - Derasnya aliran dana bantuan pendidikan dari pemerintah pusat seharusnya menjadi penopang kuat bagi pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Namun, kenyataan di Kabupaten Cianjur justru menampilkan ironi yang menyedihkan. 

Berdasarkan data terbaru per September 2025, tercatat 53.094 anak di Cianjur berstatus Anak Tidak Sekolah (ATS). Dari jumlah tersebut, 25.233 anak belum pernah bersekolah, 15.887 anak putus di tengah jalan (drop out), 5.494 lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP, dan 6.480 lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA/SMK.

Baca Lainnya :

• Samsat Cianjur Tutup, 2 Januari 2021 Dibuka 
• Plh. Sekda Cianjur Monitoring Harga Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru 2021
• Nah Ini Dia, Cianjur Terima Bantuan Keuangan dari Provinsi
• Covid-19 Makin Merajalela, KBM di Cianjur Terancam Ditunda
• Plt. Bupati Cianjur Berikan Penghargaan Wajib Pajak Terbaik

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari lemahnya sistem pendidikan yang kehilangan daya jangkau sosialnya. Ironis, di saat pemerintah pusat terus mengucurkan miliaran rupiah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), ribuan anak di Cianjur justru masih terlempar dari hak dasarnya untuk belajar.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Di mana letak kesalahannya? Apakah bantuan tidak tepat sasaran, atau pelaksanaannya yang tidak efektif?

Pemerintah daerah tampaknya belum mampu memainkan peran strategis sebagai motor penggerak dalam memastikan bahwa setiap anak mendapat akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Selain faktor ekonomi keluarga, berbagai kendala seperti infrastruktur pendidikan yang belum merata, minimnya pengawasan distribusi bantuan, rendahnya kesadaran orang tua, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pendidikan menjadi pemicu meningkatnya angka putus sekolah. 

Tidak jarang, anak-anak yang sudah terdeteksi berhenti sekolah tidak segera mendapatkan penanganan. Akibatnya, mereka semakin jauh dari peluang untuk kembali mengenyam pendidikan.

Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Cianjur menjadikan temuan ini sebagai alarm kebijakan. Pendidikan tidak seharusnya diukur hanya dari besar kecilnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa banyak anak yang benar-benar bertahan di bangku sekolah. 

Diperlukan langkah nyata berupa pendataan berbasis komunitas, penjangkauan aktif terhadap anak putus sekolah, dan sinergi antarlembaga untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal.

Meningkatnya angka putus sekolah di tengah derasnya bantuan pusat adalah potret birokrasi yang kehilangan nurani. Uang dapat menggerakkan sistem, tetapi komitmen moral dan keberpihakan pada anak-anak miskinlah yang akan menyelamatkan masa depan pendidikan bangsa.

Jadi, pada akhirnya jika negara gagal menjaga hak belajar anak-anak bangsa hari ini, maka lihatlah kedepannya bahwa generasi esok hanya akan mewarisi ketimpangan dan kekecewaan.