Pinusnews.id - Sebagian masyarakat Peduli Agraria untuk Rakyat (Patra) baru-baru ini menyoroti kemunculan mendadak Gerakan Masyarakat Cipanas (GMC), yang tampaknya berusaha meredam konflik panas bumi geothermal di wilayah Pangrango, Cianjur. Proyek ini dikerjakan oleh PT Daya Mas Geopatra Pangrango (DMGP), yang mengklaim kontribusi besar bagi target energi nasional.

Namun, di balik narasi kemaslahatan nasional, muncul pertanyaan krusial, apakah dukungan proyek ini benar-benar menyeimbangkan kepentingan rakyat dan alam?

GMC baru saja menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Cianjur, melibatkan berbagai pihak terkait proyek geothermal. Langkah ini seolah menjanjikan dialog inklusif, tapi justru memicu kecurigaan dari Patra. Koordinator Patra, Arya, dengan tegas mempertanyakan legitimasi GMC.

Baca Lainnya :

• BPNT di Desa Sukamulya, Dikelola BUMDes Secara Mandiri
• 8 Kades Ontrog Kantor Camat Warungkondang, Ada Apa?
• Naringgul Cianjur Dilanda Banjir
• Polisi Cianjur Tangkap Pembunuh Pegawai Koperasi
• Kunjungan Kerja Danrem 061– Suryakencana ke Cianjur

"GMC mewakili siapa? Jika masyarakat, mereka menyatakan menolak. Maka sikap netral justru melemahkan suara rakyat yang terdampak langsung," katanya pada Rabu, 18 Februari 2026. Sikap netral GMC ini terlihat melemahkan perjuangan masyarakat yang sudah terluka langsung oleh proyek tersebut.

Proyek geothermal, meski dipromosikan sebagai sumber energi bersih untuk kemandirian nasional, sering kali mengabaikan nasib rakyat lokal. Di Cipanas, pematokan lahan telah memicu kemarahan karena mengancam mata pencaharian petani dan warga lainnya. Kemaslahatan nasional yang diklaim—seperti pengurangan emisi karbon dan listrik murah—terasa jauh bagi mereka yang kehilangan lahan subur.

Ironisnya, energi "hijau" ini justru menggusur kehidupan sehari-hari, menciptakan ketidakadilan sosial di mana manfaat nasional jatuh ke tangan korporasi, sementara rakyat menanggung beban.

Lebih lanjut, Arya mengritik permintaan GMC agar ada sosialisasi spesifik tentang geothermal. "Lalu masih berbicara soal sosialisasi? Ini bukan kekurangan informasi, tapi ini persoalan legitimasi," ungkapnya. 

Sosialisasi yang diminta GMC terasa seperti formalitas belaka, karena masyarakat sudah paham risikonya yakni bukan sekadar informasi, tapi hak mereka untuk menentukan nasib tanah leluhur. Proyek nasional ini gagal membangun kemaslahatan bersama, malah memperlemah legitimasi dengan mengabaikan penolakan akar rumput.

Dari sisi lingkungan, geothermal membawa kerugian serius yang jarang disorot di narasi kemaslahatan. Eksplorasi panas bumi berpotensi mencemari sumber air tanah dengan zat kimia berbahaya seperti arsenik dan merkuri, merusak ekosistem hutan lindung di Pangrango.

Kawasan ini, kaya biodiversitas, menjadi korban bor tanah dalam untuk sumur panas bumi. Manfaat energi nasional—menggantikan batu bara—tertipu jika lingkungan rusak permanen, meninggalkan warisan kerugian bagi generasi mendatang yang bergantung pada alam untuk bertahan hidup.

Mayoritas masyarakat Cipanas tetap menolak proyek ini secara tegas. "Di lapangan, masyarakat telah menyatakan penolakan dan meminta penghentian seluruh aktivitas eksplorasi," tegas Arya.

Penolakan ini bukan sekadar emosional, melainkan respons rasional terhadap ancaman eksplorasi yang sudah merusak lahan pertanian dan sumber mata air. Kemaslahatan nasional seharusnya tidak mengorbankan nasib rakyat, tapi kenyataannya, proyek DMGP justru memperlebar jurang antara janji pembangunan dan realitas penderitaan lokal.

Konflik ini mencerminkan pola nasional dalam proyek strategis vital nasional (PSVN) seperti geothermal sering lolos dengan dalih kepentingan umum, meski menginjak hak masyarakat adat. Di Cipanas, sebagian warga akan kehilangan akses dalam mengelola pertanian dan usaha lainnya yang jadi sumber pangan keseharian hidupnya.

Kerugian lingkungan tak terhitung—emisi gas rumah kaca dari konstruksi dan potensi longsor akibat perubahan geologi—membuat klaim kemaslahatan jadi ilusi, di mana keuntungan ekonomi nasional dibayar dengan kehancuran lokal.

Sikap netral GMC itu dinilai justru akan memperkuat dominasi korporasi atas suara rakyat. Patra menyerukan penghentian eksplorasi hingga ada konsultasi sungguhan yang memprioritaskan kemaslahatan bersama. Proyek geothermal bisa bermanfaat jika dirancang ulang dengan partisipasi masyarakat, tapi saat ini, ia hanya menambah daftar korban lingkungan dan sosial.

Dukungan proyek nasional tak boleh mengorbankan nasib rakyat dan alam. Hanya dengan mendengar suara warga Cipanas, kemaslahatan sejati bisa tercapai, bukan sekadar slogan energi nasional. (dens).