Pinusnews.id - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur tengah menghadapi badai finansial. Pasalnya, Sepanjang tahun 2024, rumah sakit milik pemerintah daerah ini mencatat kerugian fantastis yang menembus angka Rp20 miliar. 

Tapi masalah itu ternyata bukan karena buruknya manajemen, melainkan karena melonjaknya jumlah pasien yang tak mampu membayar biaya perawatan, dan hanya meninggalkan KTP sebagai jaminan.

Terkait hal tersebut, Plt Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur, dr. Yuli Hendrayani, mengungkapkan bahwa mayoritas pasien yang menjaminkan KTP adalah warga tanpa BPJS Kesehatan, atau mereka yang mengalami kelebihan biaya di luar plafon tanggungan BPJS.

Baca Lainnya :

• Laka Tunggal, Mobil Pick Up Terjun Bebas ke Jurang di Naringgul
• Gegerkan Warga, Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan di Sungai Cikondang Cibeber Cianjur
• BPBD Cianjur : Tebing Pasir atau Hutan Rawan Longsor di Cianjur, Sudah Terakomodir 2021
• Perlu Perhatian Serius, Tebing Pasir Cilumping di Cibeber Rawan Longsor 
• Petugas Perekaman Disdukcapil Cianjur Terjun ke Kecamatan dan Desa

“Banyak pasien datang tanpa perlindungan jaminan kesehatan memadai. Karena keterbatasan ekonomi, mereka hanya bisa tinggalkan KTP dan janji, tapi tagihan terus menggantung,” ungkap dr. Yuli Hendrayani, di Cianjur, belum lama berselang.

Namun ironisnya, tak sedikit dari tunggakan itu berasal dari pasien titipan  oknum-oknum tertentu, maupun komunitas sosial lokal yang juga menggunakan cara serupa.

“Mereka menjamin pasien, tapi ketika sudah pulang, tidak sedikit yang menghilang begitu saja,” tambahnya.

RSUD Sayang sudah membentuk tim khusus penagihan, namun hasilnya jauh dari harapan. Banyak pasien yang tak lagi tinggal di alamat tertera di KTP, bahkan ada yang secara terang-terangan menolak membayar.

“Beberapa sudah kami sambangi, tapi nihil. Ada yang tak bisa ditemukan, ada yang menutup pintu, seolah lupa pernah dirawat di sini,” ujarnya dengan nada prihatin.

Menghadapi gelombang kerugian ini, RSUD Sayang Cianjur kini mendorong koordinasi dengan Pemkab Cianjur dan instansi terkait, untuk menciptakan regulasi yang lebih tegas dan efektif.

“Rumah sakit adalah layanan publik, tapi jika dibiarkan begini terus, kami yang sakit lebih dulu. Perlu solusi konkrit agar pelayanan tetap berjalan tanpa terus menanggung beban yang ditinggal diam-diam,” pungkas dr. Yuli Hendrayani. (dens).