Pinusnews.id - Guru tonggaknya peradaban, kemajuan suatu bangsa. Siapapun kita, memiliki jabatan, kekuasaan, kesuksesan berawal dari jerih payah guru setelah orang tua. Guru adalah orang tua kedua setelah ayah dan ibu. Pengorbanannya tak akan terbalaskan. 

Pekerjaan guru sederhana jika hanya menyampaikan ilmu pengetahuan. Bahkan di era teknologi komunikasi yang demikian canggih ilmu pengetahuan, mudah diakses jika ada kemauan. Namun tugas guru menjadi berat karena harus membina dan membentuk karakter. Mendidik anak bangsa, dan mewariskan peradaban. Memperkenalkan nilai-nilai (norma, etika, moralitas), memberi tauladan.

Namun dari masa ke masa nasib guru masih terus jadi rundungan (bullyan). Terutama bullyan kebijakan pemerintah. Sebagian guru masih dalam lingkaran kemiskinan. Digaji tidak layak, tak memenuhi kebutuhan dasar. Padahal untuk mencapai kompetensi, kelayakan menjadi guru sejak dulu dibutuhkan pendidikan memadai (sekarang S1 dengan ijasah keprofesian). Untuk memperoleh kompetensi tersebut membutuhkan dana banyak. Namun setelah jadi guru tak dihargai. Sebagian guru, guru PNS memang sudah diberi gaji dan tunjangan yang agak layak. Namun sebagian lagi hidup megap-megap menderita, kesulitan hidup.

Baca Lainnya :

• Kurangi Beban Petani Dimasa Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Gerindra Serahkan Bantuan Benih
• Inna lillahi, Empat Kadis Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia
• Akibat Cuaca Buruk Nelayan Jayanti Gagal Cari Ikan, Kini Tanam Jagung
• Pemdes Tanjungsari Sukaluyu Bagikan BLT
• Peranan PT. Bukit Naga Mas Kembangkan UMKM di Cianjur

Hal yang sangat menyakitkan ketika seorang petinggi pemerintahan yang malang melintang di beberapa kabinet (Menkeu Sri Mulyani) dengan tanpa perasaan menuding guru PNS menjadi beban negara.  Anggaran 20 persen-terbesar dari APBN yang digelontorkan pemerintah untuk Biaya Operasional (BOS) dan semacamnya, bukan tanggung jawab guru pada umumnya. Para guru tidak menikmati. Para guru PNS hanya menerima gaji standar PNS sesuai golongan-masa kerja, dan tunjangan profesi. Sedangkan tugas guru harus lebih fokus, konsentrasi, perhatian tinggi karena yang dihadapi manusia bukan komputer. Manusia yang diharapkan menjadi generasi penerus yang berakhlak, cerdas, memiliki daya saing, percaya diri, handal untuk membangun bangsa. 

Pemberian gaji dan tunjangan sesuai hak guru malahan dianggap beban. Sesuai pernyataan seorang Menteri yang terhormat, yang menjadikan dirinya   memiliki jabatan tinggi di pemerintahan, tapi seolah menafikan, tidak mengakui jasa guru.

Jumlah guru PNS di Indonesia memang banyak,  lebih besar daripada jumlah PNS profesi lainnya. Jumlah yang banyak tersebut faktanya masih kurang. Banyak sekolah-sekolah di pelosok kekurangan guru. Untuk memenuhi kecukupan guru maka banyak tenaga guru tidak sesuai dengan kelayakan kriteria guru yang harus profesional. Daripada tidak ada, tiada rotan akarpun jadi. Untung pula masih ada masyarakat yang mau membantu menjadi guru.

Pernyataan Menteri Keuangan yang menyakiti menuai reaksi keras dari masyarakat luas. Mereka yang reaktif, melawan pernyataan MenKeu. Banyak yang  simpati dan empati.  Bukan hanya  dari kalangan guru tapi dari masyarakat umum. Hampir seluruh masyarakat tak terima guru dirundung dan disakiti. 

Sri Mulyani sebagai seorang pejabat, berpendidikan tinggi, cerdas tak memiliki etika   humanism terhadap guru yang notabene guru itu orang tua (kedua) dirinya, dan seluruh bangsa. Mestinya sebagai MenKeu bagaimana caranya terus berupaya mencari solusi agar guru-guru PNS, terutama  guru honorer dapat mendapatkan tambahan gaji dari pemerintah agar hidupnya layak. 

Jika MenKeu (pemerintah) serius pro kehidupan guru, tidak diskriminatif, kesejahteraan guru akan ada realisasinya. Faktanya anggaran untuk gaji-tunjangan, pensiun  anggota DPR  mudah direalisasikan.

Hal bijak segera MenKeu minta maaf secara terbuka kepada seluruh guru Indonesia. Agar psikologis guru kembali stabil, kinerjanya meningkat. Jangan sampai situasi pendidikan  menjadi tidak kondusif yang dapat menghancurkan dunia pendidikan.