- Cianjur Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Jelang Libur Nataru 2025-2026
- Tekankan Pentingnya Pendidikan Alam, KDM Imbau Siswa Belajar di Alam Terbuka Satu Hari Sepekan
- Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Percepat Pemulihan Aceh Tamiang
- DWP Cianjur Rayakan HUT ke-26: Perkuat Keluarga Menuju Cianjur Istimewa dan Indonesia Emas 2045
- Bupati Cianjur Resmikan STQH 2025 Bukan Hanya Kompetisi, tapi Penguatan Karakter Qurani
- DPRD Kabupaten Cianjur Komitmen Tingkatkan Kinerja Pembahasan APBD 2026 dan Revisi Perda
- UPTD Disperkim Cianjur Tangani Situasi Darurat, Bukan Hanya Merawat Taman dan Pemakaman
- Kejari Cianjur Pimpin Pemulihan Kerugian Negara Rp5,6 Miliar dari Kasus Korupsi Sepanjang 2025
- Rakyat Cianjur Tolak Geothermal: Ancaman Nyata bagi Kelestarian Alam dan Keselematan Hidup
- Sekda Cianjur Hadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi.
Rakyat Cianjur Tolak Geothermal: Ancaman Nyata bagi Kelestarian Alam dan Keselematan Hidup

Keterangan Gambar : Unjuk rasa penolakan proyek Geothermal di kawasan Gunung Gede Pangrango, dimana tampak terlihat para pendemo mendobrak pintu gerbang menuju kantor Bupati Cianjur, Rabu 10 Desember 2025.
Pinusnews.id - Situasi panas dan menegangkan mewarnai lingkungan Pendopo Kabupaten Cianjur, pada Rabu (10/12/2025), ketika ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penolakan Geothermal Gunung Gede Pangrango, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, yang dijaga oleh ratusan barisan pengamanan dari Satpol PP, Polisi, dan TNI. Demonstrasi ini merupakan puncak kekecewaan publik terhadap Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, yang dianggap mengingkari janji kampanyenya untuk menolak proyek panas bumi (geothermal) di kawasan konservasi vital itu.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para demonstran dengan tegas menyuarakan penolakan mereka di depan Gerbang Utara Pendopo. Tensi yang memuncak sempat berubah menjadi kericuhan ketika masa frustrasi berusaha mendobrak gerbang untuk meminta audiensi langsung dengan Bupati. Tapi, panggilan mereka tetap belum mendapat respons.
Deden Patra, perwakilan masyarakat penolak proyek, menegaskan bahwa tuntutan mereka bersifat mutlak.
Baca Lainnya :
- Geger, di Sebuah Kosan seorang Pria Meninggal, yang Wanita Kritis
- Meski Dananya Minim, Berani Rombak Kantor, Hasilnya..Wow Keren!
- Duh Kasihan, Pohon Tumbang Hancurkan Rumah Milik IdaÂ
- Polres Cianjur Tangkap Tukang Obat Cabuli Anak
- PT. Bukit Naga Mas Punya Pasukan Pembuat Mesin untuk Kemajuan UMKM di Cianjur
“Kami datang ke sini untuk menagih janji politik Bupati yang tempo lalu sudah menyatakan menolak geothermal demi menjaga wisata alam dan kelestarian lingkungan,” ujarnya kepada media.
Menurut Deden, penolakan ini datang dari warga kaki Gunung Gede, masyarakat Cianjur secara luas, hingga para pemerhati lingkungan yang bersatu tanpa kompromi.Kekecewaan semakin dalam karena aspirasi mereka selama ini tidak pernah diperhatikan. Surat-surat resmi sebagai jalur audiensi yang mereka kirimkan tidak direspons, hingga membuat masyarakat merasa diabaikan dan bahkan dihina.
“Kalau Bupati benar-benar peduli, dia harusnya bisa datang berdialog dengan kami," tegas Deden.
Lebih dari sekadar janji politik, penolakan ini berakar dari kekhawatiran keselamatan penduduk dan kelestarian alam yang diancam oleh proyek geothermal. Gunung Gede-Pangrango adalah zona rawan bencana yang sudah lama dikenal, dan eksploitasi panas bumi di wilayah ini diyakini akan memperbesar risiko gempa serta longsor yang bisa menimbulkan malapetaka.
Kawasan yang selama ini menjadi paru-paru dan penyangga kehidupan di Kabupaten Cianjur adalah habitat bagi berbagai spesies unik dan sumber mata air yang sangat penting bagi masyarakat. Aktivitas geothermal mesin berat dan pengeboran liar berpotensi merusak ekosistem yang rapuh, mengganggu keseimbangan alami, serta mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna endemik di dalamnya.
“Jika proyek ini tetap dipaksakan, bukan hanya alam yang dirusak, tetapi juga keselamatan kami sebagai warga akan terancam,” ungkap Deden.
Mereka menuntut agar pemerintah daerah tidak mengorbankan nyawa dan lingkungan demi keuntungan jangka pendek energi panas bumi yang belum tentu aman. Sementara, utusan dari pihak Pemkab Cianjur tampak Asda 1, Arief Purnawan sempat berdialog dengan wakil para pengunjuk rasa, namun tidak diketahui secara jelas apa isi dialog tersebut.
Sebagai bentuk kemarahan sekaligus harapan, Aliansi Masyarakat Penolakan Geothermal memberikan ultimatum tegas kepada Bupati. Apabila tidak ada komitmen nyata dan penandatanganan penolakan proyek geothermal oleh Bupati dalam waktu dekat, aksi mereka akan dilanjutkan hingga ke pemerintah provinsi bahkan nasional.
Deden juga memohon peran media untuk membantu menyuarakan aspirasi dan memperluas kesadaran publik agar pemerintah di tingkat lebih tinggi mendengar dan menindaklanjuti perjuangan mereka.
“Suara kami harus sampai kepada yang berwenang agar kelestarian Gunung Gede dan keselamatan masyarakatnya tetap terjaga,” ungkapnya.
Salah seorang aktivis Cianjur yang ikut unjuk rasa mengatakan, proyek geothermal di kawasan konservasi Gunung Gede Pangrango tidak hanya melanggar janji politik, tetapi juga membawa ancaman serius terhadap kelestarian alam dan keselamatan penduduk.
"Kawasan ini merupakan habitat penting bagi flora dan fauna endemik, serta zona penyangga ekologis yang menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Cianjur," jelasnya.
Aktivis itu menambahkan, eksploitasi panas bumi secara masif berpotensi merusak sumber mata air, memicu penurunan kualitas tanah, dan mengganggu kestabilan ekosistem yang selama ini menjadi warisan alam berharga bagi generasi mendatang.
"Masyarakat di sekitar kaki Gunung Gede menghadapi risiko bencana alam yang meningkat, terutama ancaman gempa bumi dan longsor," imbuhnya.
Selain itu, aktivitas geothermal yang menggali dan mengubah struktur bawah tanah di zona rawan bencana ini berpotensi memicu getaran dan perubahan tektonik yang berbahaya. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan proyek energi, bukan hanya janji yang diabaikan.
"Penolakan tegas masyarakat adalah upaya mempertahankan hak hidup aman dan lingkungan sehat yang berkelanjutan untuk semua," tegasnya. (dens).











