Pinusnews.id - DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat paripurna penting sebagai bagian dari upaya menyelesaikan pembahasan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2026. Rapat tersebut menunjukkan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Hj. Metty Triantika, menegaskan peran strategis DPRD dalam meningkatkan tata kelola perpajakan dan retribusi daerah melalui revisi Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, penetapan program legislasi daerah dan penguatan mekanisme internal DPRD pada 2026 menjadi langkah konkret agar DPRD semakin profesional dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

"Kami akan menyusun dan memperbaiki tata tertib, kode etik, serta ketentuan internal lainnya agar penyelenggaraan DPRD semakin berkualitas dan transparan," ujarnya, awal Desember 2025, belum lama ini. 

Baca Lainnya :

• Dishub Cianjur Pasang CCTV di 8 Titik, 24 Jam Pantau Lalu-Lintas
• Geger, di Sebuah Kosan seorang Pria Meninggal, yang Wanita Kritis
• Meski Dananya Minim, Berani Rombak Kantor, Hasilnya..Wow Keren!
• Duh Kasihan, Pohon Tumbang Hancurkan Rumah Milik Ida 
• Polres Cianjur Tangkap Tukang Obat Cabuli Anak

Dalam rapat tersebut, Hj. Metty juga menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026. Pembahasan yang matang ini melibatkan kerja sama intensif antara DPRD dan eksekutif, sehingga rancangan anggaran dapat lebih akurat dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

DPRD Cianjur memberikan rekomendasi terkait pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mendukung keberhasilan program pembangunan Cianjur. Tak hanya itu, DPRD juga membahas perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai respons terhadap dinamika fiskal dan kebijakan nasional terkini.

Revisi ini bertujuan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan sistem pemungutan pajak dan retribusi yang lebih efektif, adil, serta sesuai kebutuhan pelayanan publik.

"Dengan aturan yang lebih responsif dan tepat sasaran, kami yakin PAD akan semakin meningkat sehingga Cianjur bisa lebih mandiri dalam pembangunan," tambah Hj. Metty.

Kinerja DPRD Kabupaten Cianjur selama proses pembahasan APBD 2026 tidak sekadar administratif, melainkan juga sebagai wujud pengawasan dan kontrol atas arah pembangunan daerah. DPRD memastikan seluruh kebijakan anggaran berjalan sesuai rencana hukum dan kebijakan yang sah, menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2026 memperlihatkan agenda DPRD dalam mendorong regulasi yang adaptif dan berpihak pada masyarakat. 

Keberhasilan DPRD Cianjur dalam menjalankan perannya ini menjadi contoh penguatan demokrasi daerah dan tata kelola pemerintahan yang terus ditingkatkan demi kesejahteraan warga Cianjur. (dens).