Pinusnews.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Ahmad Rifa'i Azhari, S.Sos, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi pada Pengelola Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam pengelolaan barang milik daerah serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi tindak korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Para peserta rapat terdiri dari pengelola barang milik daerah, aparat pengawas, hingga pejabat terkait dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Rifa'i Azhari menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. "Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara profesional dan akuntabel agar dapat meminimalisir risiko korupsi yang berdampak pada kerugian negara," ujar Sekda.

Baca Lainnya :

• Geger, di Sebuah Kosan seorang Pria Meninggal, yang Wanita Kritis
• Meski Dananya Minim, Berani Rombak Kantor, Hasilnya..Wow Keren!
• Duh Kasihan, Pohon Tumbang Hancurkan Rumah Milik Ida 
• Polres Cianjur Tangkap Tukang Obat Cabuli Anak
• PT. Bukit Naga Mas Punya Pasukan Pembuat Mesin untuk Kemajuan UMKM di Cianjur

Ia juga mengingatkan seluruh pengelola barang milik daerah untuk proaktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

"Deteksi dini melalui evaluasi rutin akan sangat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan dan mengambil langkah cepat untuk perbaikan," imbuhnya.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Cianjur dan daerah lain di Jawa Barat, untuk memperkuat tata kelola aset daerah sekaligus mendukung pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Kolaborasi dan komitmen tinggi dari semua pihak dinilai krusial agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, Sekda Ahmad Rifa'i Azhary menyampaikan harapan agar hasil dari rapat ini dapat segera diimplementasikan di tingkat daerah.

"Kami bertekad untuk menerapkan hasil monitoring ini dalam mengelola aset di Cianjur demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," tutupnya. (dens).