Pemkab Cianjur Tegaskan Program JKN Berlanjut dan Perbaiki Data untuk Layanan Lebih Tepat

Pinusnews.id - Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan jaminan kesehatan untuk warga Kabupaten Cianjur tidak dihentikan, menanggapi kabar yang sempat beredar di masyarakat. 

"Kami meluruskan informasi yang sebenarnya bahwa Program JKN dan jaminan kesehatan di Kabupaten Cianjur tidak dihentikan," kata Bupati Wahyu.

Ungkapan Bupati Cianjur tersebut bertujuan untuk meredakan kekhawatiran warga yang mendapat kabar simpang siur bahwa bantuan kesehatan akan diputus.

Baca Lainnya :

• Polisi Ringkus Dua Pelaku Pembacokan Warga di Warungkondang
• Indahnya Berbagi Rezeki Bagi Keluarga H. Iva Vaiz
• Sosialisasi 4 Pilar Bersama Kapolres Cianjur
• Cianjur Kini Ada Aplikasi Layanan Pelanggan New PLN Mobile
• KPU Tetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

Penjelasan pemerintah kabupaten Cianjur memperlihatkan bahwa yang sedang dilakukan bukan penghentian program, melainkan penataan data berkala dalam proses transisi dari UHC Non Cut Off ke Cut Off. Penataan ini penting agar penerima manfaat benar-benar mereka yang memenuhi syarat.

Terkait permasalahan yang berkembang soal kesehatan ini, Bupati Wahyu menegaskan bahwa anggaran daerah tetap dialokasikan untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu, anak yatim, dan lansia sehingga tidak ada pemutusan otomatis terhadap kelompok rentan.

Salah satu alasan penyesuaian data adalah untuk memastikan dana APBD digunakan tepat sasaran dan adil. Menurut Bupati Wahyu, data yang dinonaktifkan hanya mereka yang sudah meninggal, pindah domisili, atau sudah tidak memenuhi kriteria.

"Anggaran daerah tetap dialokasikan untuk pembayaran iuran BPJS masyarakat kurang mampu, anak yatim, dan lansia," tambahnya, menegaskan komitmen perlindungan sosial bagi warga yang paling membutuhkan.

Pemkab Cianjur juga mendorong mekanisme verifikasi ulang agar warga yang masih berhak namun merasa datanya belum tepat bisa mengajukan perbaikan. Warga diminta melakukan verifikasi melalui desa, kecamatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

Sementara seluruh instansi terkait telah diperintahkan Bupati Cianjur untuk memproses pengaduan warga secepat mungkin. Ini menunjukkan upaya administratif untuk memperbaiki basis data hingga pelayanan kesehatan berjalan lebih lancar.

Selain penataan data dan verifikasi, upaya lain Pemda Cianjur untuk meningkatkan kesehatan warga meliputi alokasi anggaran berkelanjutan untuk iuran BPJS kelompok rentan, koordinasi lintas dinas untuk mempercepat penanganan pengaduan, serta program promotif dan preventif melalui Dinkes seperti pemeriksaan kesehatan massal, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan di tingkat desa.

Dengan menggabungkan perbaikan data dan layanan kesehatan langsung, Pemkab Cianjur berupaya memastikan seluruh warga yang berhak mendapatkan akses jaminan kesehatan yang adil dan berkelanjutan. (dens).