Pinusnews.id - Siang itu suasana di halaman DPRD Kabupaten Cianjur memanas. Ratusan massa dari ormas Islam tumpah ruah, membawa poster dan meneriakkan penolakan tegas terhadap LGBT.

Mereka tak hanya menuntut pengusiran ide, namun mereka mendesak hadirnya aturan keras yang melarang penyebarluasan "perilaku menyimpang" yang sering terdengar di antara kerumunan.

Di tengah gelombang hiruk pikuk suara, KH. Deni Saepul Rohman dari Ponpes Al-Amin tampil sebagai orator utama. "Dulu ada dua kaum, namanya kaum Sodom dan kaum Gomorah... mereka berperilaku LGBT," teriak Deni, mengaitkan narasinya pada kisah-kisah keagamaan. 

Baca Lainnya :

• Polisi Ringkus Dua Pelaku Pembacokan Warga di Warungkondang
• Indahnya Berbagi Rezeki Bagi Keluarga H. Iva Vaiz
• Sosialisasi 4 Pilar Bersama Kapolres Cianjur
• Cianjur Kini Ada Aplikasi Layanan Pelanggan New PLN Mobile
• KPU Tetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

Teriakan itu langsung memantik aplaus dan sorak dari para pendukungnya, menunjukkan betapa kuatnya narasi moral semacam ini di ruang publik daerah.

Deni tak berhenti pada penafsiran kitab, dia juga menyodorkan contoh sejarah lain. "Di Italia ada satu kota bernama Kota Pompei, di mana mayoritas penduduknya berperilaku LGBT, dan sama bernasib tragis," ujarnya.

Lontaran kata-kata Deni semacam itu mewarnai aksi, bukan sekadar menolak, tapi memberi peringatan keras tentang apa yang dianggap 'akibat' dari pembiaran nilai yang bertentangan dengan norma lokal.

Di sisi pemerintahan daerah, ada respons yang juga sama membuat suasana kian panas. Deni menyebut hasil audiensi dengan Bupati Cianjur, yang menurutnya menghormati perbedaan, tetapi melaknat penyimpangan. Kalau LGBT, itu bukan perbedaan, itu penyimpangan.

Pendapat itu menegaskan bahwa tokoh lokal memilih posisi normatif yang berpotensi jadi dasar kebijakan setempat.

Respons aparat keamanan juga dipuji oleh orator. "Pak Kapolres juga, saya sudah berbicara dengannya, suaranya sama. Kita berikan apresiasi," ucap Deni di hadapan massa. 

Dukungan verbal dari pejabat lokal, atau sekadar ketidakberatan, cukup untuk memberi ruang gerak gerakan sosial semacam ini agar tuntutannya beranjak ke ranah formal, seperti surat resmi ke DPR RI.

DPRD Cianjur menyatakan akan bersurat ke DPR RI agar segera membahas undang-undang larangan penyebarluasan perilaku seks menyimpang tersebut.(dens).