Pinusnews.id - Kasus dugaan keracunan massal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur bukan sekadar insiden administratif, melainkan pukulan telak terhadap kemanusiaan para pelajar yang seharusnya dilindungi. Hingga Rabu (28/1/2026), sebanyak 237 pelajar dari tiga kecamatan—terutama 204 dari Kecamatan Cikalongkulon, 31 dari Kadupandak, dan dua dari Sukanagara—menderita gejala mengerikan seperti mual, muntah, pusing, sakit perut, hingga diare setelah menyantap menu MBG di sekolah. Anak-anak ini, yang seharusnya fokus belajar dan bermain, malah berjuang melawan rasa sakit yang menyiksa, dilarikan ke Puskesmas Desa Cijagang dan Puskesmas Cikalongkulon, meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan masa depan mereka.

Keterpurukan ini terasa semakin pedih ketika menyadari betapa rentannya pelajar-pelajar tersebut. Mereka berasal dari enam sekolah di Cikalongkulon yang mengonsumsi menu MBG pada Selasa (27/1/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Camat Cikalongkulon, Iyus Yusuf, menggambarkan kekacauan awal: “Awalnya dilaporkan 176 siswa dari enam titik sekolah mengalami pusing, mual, muntah, dan diare. Namun pada siang hari jumlah korban kembali bertambah 28 anak. Gejala muncul setelah mereka menyantap menu ayam suwir,” ujar Iyus, Rabu (28/1/2026).

Bayangkan ratusan anak kecil meringkuk kesakitan di lantai sekolah, wajah pucat pasi, air mata bercampur muntah—ini bukan hanya keracunan makanan, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan mereka pada program yang dijanjikan bergizi.

Baca Lainnya :

• Komisi D DPRD Cianjur Pertanyakan Rencana Pembangunan BLK TKI
• Penemuan Mayat Pria Gegerkan Warga Ciranjang.
• Cianjur Dapat Penghargaan Harmony Award 2020 dari Kementrian Agama RI.
• Pelaku UMKM PT. Bukit Naga Mas, Santuni Puluhan Anak Yatim di Cianjur
• Oknum Berinisial S, Pegawai Satpol PP Cianjur Diduga Lakukan Penipuan

Dari perspektif kemanusiaan, kejadian ini menyoroti kegagalan sistemik yang membuat anak-anak Cianjur menjadi korban tak berdaya. Menu ayam suwir yang seharusnya menyuburkan tubuh malah menjadi racun yang merenggut kenyamanan belajar mereka. Para pelajar ini bukan angka statistik; mereka adalah generasi muda yang mimpi-mimpinya terganggu oleh diare dan dehidrasi, dipaksa absen dari kelas, dan berpotensi trauma jangka panjang seperti ketakutan makan di sekolah. Keterpurukan fisik ini memperburuk beban psikologis, di mana anak-anak dari keluarga sederhana di pedesaan Cianjur kehilangan hari-hari berharga untuk pemulihan.

Meski Bupati Cianjur dr Mohammad Wahyu Ferdinan berjanji investigasi, nada responsnya belum cukup menenangkan duka kemanusiaan para korban.

“Seluruh pasien akan diambil sampel makanannya. Karena ada yang hanya mengonsumsi MBG dan ada juga yang mengonsumsi makanan lain, semuanya akan dianalisis melalui uji laboratorium,” ungkap Wahyu.

Namun, di balik janji laboratorium itu, ratusan anak telah menderita lebih dulu. Kondisi sebagian besar memang membaik di Desa Cijagang, tapi empat anak mengalami dehidrasi parah dan dirujuk ke RSUD Sayang Cianjur—bukti bahwa pengawasan MBG gagal mencegah eskalasi dari keluhan ringan menjadi ancaman jiwa.

Keterpurukan mencapai puncak ketika melihat nasib empat pelajar yang paling parah. “Saya sudah meninjau langsung, dan kondisi mereka kini mulai membaik dalam penanganan tim medis,” jelas Wahyu.

Ungkapan Bupati Cianjur itu mungkin menenangkan sementara, tapi bagi orang tua yang menunggu di rumah sakit, ini adalah pengingat pahit atas kelalaian. Anak-anak dehidrasi ini kehilangan tidak hanya cairan tubuh, tapi juga rasa aman di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Program MBG, yang bertujuan mengurangi stunting, justru menambah korban rentan di daerah seperti Cianjur yang sudah bergulat dengan kemiskinan.

Penundaan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) semakin memperdalam keterpurukan, meninggalkan para pelajar dalam ketidakpastian medis. “Kami masih menunggu data yang akurat karena seluruh korban masih dalam pendampingan medis,” tegasnya. 

Sementara data itu ditunggu, anak-anak terus trauma, sekolah lumpuh, dan kepercayaan publik terhadap MBG runtuh. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi martabat kemanusiaan: anak-anak Cianjur dijadikan kelinci percobaan karena kurangnya pengawasan ketat dari awal rantai pasok hingga penyajian.

Pihak terkait, khususnya Satuan Pemerintah Pengelola Gizi (SPPG) dan pemerintah Kabupaten Cianjur, harus bertanggung jawab penuh atas pengawasan yang lalai. Janji sanksi tegas dari bupati patut diapresiasi, tapi terlambat.

“Sanksi akan diberikan sesuai data dan fakta di lapangan. Saat ini kami masih menunggu hasil uji laboratorium untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur,” pungkasnya. 

Keterpurukan 237 pelajar ini menuntut lebih dari sanksi pasca-insiden; dibutuhkan audit mendalam, standar pengawasan harian, dan transparansi untuk mencegah pengulangan.

Pemerintah daerah Cianjur dan SPPG wajib bertindak cepat, bukan menunggu lab, agar anak-anak ini kembali tersenyum tanpa bayang-bayang racun. Keterpurukan ini harus menjadi panggilan bangun bagi semua pihak terkait. Dengan pengawasan ketat di Kabupaten Cianjur, MBG bisa kembali menjadi harapan, bukan mimpi buruk. Generasi muda layak dilindungi, bukan diracuni. (dens).