- Sinergi PDAM Tirta Mukti dan Samapta Polres Cianjur: Air Bersih ke-70 Mengalir untuk Warga
- Gema Indonesia Raya: Menyalakan Api Nasionalisme ASN Cianjur
- Rachmat Hartono: Koordinasi APIP Jawa Barat dan Banten, Deteksi Dini untuk Cegah Korupsi
- Panen Bawang Merah Poktan Gemah Ripah, Bukti Nyata Dukungan DTPHP Cianjur untuk Petani
- Kepala BKPSDM Cianjur Akos Koswara: Pemuda Indonesia Patriotik, Gigih, dan Berempati
- Ketika Birokrasi Belajar Memiliki Hati: Makna Humanis Leader Award bagi Bupati Cianjur
- Disdukcapil Cianjur Percepat Layanan Digital, Warga Kini Bisa Urus Administrasi dari Rumah
- Kepemimpinan Humanis Bupati Cianjur Raih Apresiasi, DPMPTSP Sambut dengan Bangga
- DPUTR Cianjur Raih Peringkat 1 Penghargaan ASN Inspiratif, Inovatif, dan DMS
- DPUTR Cianjur Raih Peringkat 1 Penghargaan ASN Inspiratif, Inovatif, dan DMS
Soal Pencairan Dana Gempa, Pihak BPBD Cianjur Tak Berhak Menindak Pelaku Pungli, Laporkan ke Polisi

Keterangan Gambar : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Cianjur, Nurzein.
Pinusnews.id - Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Nurzain menegaskan, pencairan dana bantuan stimulan gempa tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada potongan sedikit pun.
"Tidak ada biaya yang dibebankan pada penerima bantuan, gratis. Kecuali ada oknum," kata Nurzain di Cianjur, belum lama ini.
Menurut Nurzain, kebanyakan penerima bantuan merupakan warga yang sudah berumur, sedangkan untuk syarat mendapatkan bantuan harus menyediakan berbagai berkas.
Baca Lainnya :
- Perkuat Pengawalan Dana Desa, Kasubsi Intel Kejari Cianjur: Kades Harus Solid dan Amanah Mengelola D
- KH Said Aqil Sirqoj Ceramah dalam Tabligh Akbar di Masjid Kaum Cianjur
- HARI KOPERASI, Bey Machmudin: Koperasi Miliki Peran Penting Lengkapi Ekosistem Usaha Rakyat
- Hebat, RSUD Pagelaran Buka Layanan Konsultasi Bagi Pasien Kecanduan Judi Online
- Kadisdikpora Ruhli Solehudin Dampingi Bupati Cianjur Meresmikan Gedung GGM
"Harus ada bon atau nota pembelian material, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), lalu surat keterangan dari pemerintah desa bagi tak memiliki sertifikat rumah. Nah mengurus diduga meminta sejumlah uang untuk transportasi dan lain-lain, muncullah dugaan pungli," jelas Nurzain.
Seharusnya, bagi yang ingin membantu proses pencairan pada para warga yang dianggap kurang paham dengan persyaratan, tidak boleh mematok harga.
"Ketika masyarakat punya bukti baik itu video, foto, atau rekaman, silakan laporan ke polisi. Tapi kebanyakan masyarakat tak berani karena ditekan oleh oknum desa. BPBD tak ada hak untuk menindak," tandas Nurzain. (dens).











