Pinusnews.id - Reformasi birokrasi harus menghadirkan pemda yang responsif terhadap fenomena aktual jadi aspirasi masyarakat.

Sehingga pemda baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota benar- benar dirasakan masyarakat.

Demikian diungkap Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pengampu Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Jabar Iwan Kurniawan, di kantor Kementerian PAN RB Jakarta, Rabu 30 April 2025.

Baca Lainnya :

• Penipu Berkedok Paket Kurban Dijebloskan ke Penjara
• Logistik Pemilihan Mulai Besok Didistribusikan KPU
• Warga Karangnunggal Cibeber Keluhkan Pemotongan Bantuan Rutilahu, Lalu Ini Jelas Kades
• Tebing Hutan Ciuja Naringgul Diterjang Longsor, Jalan Bandung-Cianjur Terganggu
• Terdampak Covid-19, Penjualan Mesin Jahit Turun 50 Persen di Cianjur

Iwan mendampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kusmana Hartadji pada Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025 - 2029 dan Pengumuman Evaluasi RB Tahun 2024.

"Pemda Provinsi Jabar terus memperjuangkan reformasi birokrasi sebagai fondasi menuntaskan isu- isu publik," kata Iwan Kurniawan.

"Sehingga muncul "public trust", dengan begitu mudah- mudahan seluruh stakeholders semakin akseleratif membangun Jawa Barat menjadi Jabar Istimewa," imbuhnya.

Saat ini Pemdaprov Jabar tidak hanya fokus menyelesaikan isu makro yang ditandai statistik seperti kemiskinan, melainkan menyelesaikan permasalahan langsung di lapangan.

Hal ini membutuhkan sinergi dengan para pihak. Apalagi Jawa Barat merupakan agregasi dari pemda kabupaten/kota dan jenjang pemerintahan lain di bawahnya.

Untuk itulah ekosistem reformasi birokrasi terpadu dibangun sehingga seluruh isu pembangunan ditangani secara kolaboratif.

Salah satu bukti kehadiran SURABI JABAR atau Sistem Utama Reformasi Birokrasi Terintergerasi, yang merupakan sebuah sistem informasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang memberikan dampak kepada publik.

"Di dalamnya juga kami mencakup pengukuran dan mengevaluasi reformasi birokrasi sampai ke level perangkat daerah baik di Provinsi maupun di seluruh Kabupaten/kota," tuturnya.

"Ini kami pastikan tidak lain untuk menginternalisasi dan memahamkan bahwa aktor utama reformasi birokrasi adalah teman- teman di perangkat daerah," tambahnya.

Iwan menyebut pada 2022 sebelum berbagai upaya dilakukan, pemerintah Kabupaten/ Kota rata -rata indeks reformasi birokrasi di kisaran 63 poin, namun sekarang rata-rata rata di atas 86 poin.

"Dari 27 kabupaten/kota, 23 sudah A tinggal empat yang masih BB. Adapun Provinsi berada di 99,01 poin," pungkas Iwan. (tim-dens).