Pinusnews.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pusat yang krusial untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, terutama selama bulan Ramadan ketika pola makan berubah drastis. Di Kabupaten Cianjur, program ini kini menghadapi tantangan serius setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memperketat pengawasan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan dan tujuan utama, yaitu pemenuhan gizi optimal bagi siswa.

Keluhan dari orang tua siswa di salah satu Kecamatan di Cianjur menjadi pemicu utama ketidakpuasan ini. Mereka melaporkan menu MBG selama bulan puasa yang tidak layak dikonsumsi, bahkan beberapa makanan ditemukan berjamur. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran kesehatan, tetapi juga meragukan efektivitas program nasional yang seharusnya menjadi penopang gizi anak di tengah kesibukan Ramadan.

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, langsung merespons dengan tegas melalui peran Pemerintah Daerah sebagai pengawas utama. Ia menugaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Cianjur untuk turun ke lapangan.

Baca Lainnya :

• Politisi Partai Nasdem, Rela Sisihkan Gaji Untuk Jompo dan Anak Yatim
• Dodit Ardian Penjabat Sekda Cianjur Gantikan Cecep Alamsyah
• Satpol PP Cianjur Gelar Operasi Yustisi
• BPNT di Desa Sukamulya, Dikelola BUMDes Secara Mandiri
• 8 Kades Ontrog Kantor Camat Warungkondang, Ada Apa?

"Kami sudah memerintahkan Satgas MBG untuk turun langsung kelapangan terkait menu MBG selama bulan puasa yang banyak dikeluhkan siswa dan orang tua karena tidak sesuai bahkan beberapa diantaranya tidak layak konsumsi," katanya pada Minggu, 1 Maret 2026.

Pengawasan ini tidak berhenti pada inspeksi semata. Pemkab siap memberikan sanksi berat, termasuk rekomendasi penutupan sementara bagi SPPG yang melanggar. Fokus utama mencakup menu tidak layak konsumsi dan penggunaan susu impor di wilayah Kota Cianjur. Satgas MBG akan mendatangi titik-titik bermasalah untuk memverifikasi laporan secara langsung, memastikan tidak ada celah pelanggaran yang luput. 

Evaluasi lebih lanjut akan mengacu pada regulasi ketat penggunaan bahan pangan dalam MBG, yang mengutamakan sumber lokal dari Cianjur. Bupati Wahyu menekankan prioritas ini: "Kalau acuan utama bahan pangan yang digunakan berasal dari dalam kota Cianjur, sehingga tidak diperbolehkan kalau ada yang dari luar apa lagi luar negeri, tapi kita tunggu hasil pengecekan Satgas MBG ke lapangan." Langkah ini bertujuan menjaga kualitas gizi sesuai standar nasional sekaligus mendukung ekonomi lokal.

Namun, pengawasan pemerintah saja tidak cukup, masyarakat harus peka dan proaktif terhadap MBG yang tidak memenuhi aturan. Orang tua, guru, dan warga perlu melaporkan segera jika menemukan menu bermasalah, susu impor ilegal, atau penyimpanan tidak higienis. Kewaspadaan ini mencegah eskalasi masalah dan memastikan program benar-benar bermanfaat bagi anak-anak.

Ketegasan Pemkab Cianjur tersebut tiada lain untuk kesuksesan MBG dan bergantung pada sinergi semua pihak. Dengan pengawasan ketat dan kewaspadaan masyarakat, program ini bisa menjamin gizi anak selama Ramadan tanpa hambatan, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. (dens).