Pinusnews.id - Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) menyiapkan sejumlah strategi untuk dapat mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun. Salah satunya, dengan cara optimalisasi aset daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, Pemdaprov Jabar akan menggabungkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar postur kelembagaan menjadi ideal.

Selain itu, Pemdaprov Jabar bakal mengelola langsung aset-aset strategis daerah dan menegosiasi ulang berbagai lembaga bisnis.

Baca Lainnya :

• Polres Cianjur Tangkap Tukang Obat Cabuli Anak
• PT. Bukit Naga Mas Punya Pasukan Pembuat Mesin untuk Kemajuan UMKM di Cianjur
• Cegah Kerumunan Massa, Dandim, Kapolres dan Ketua DPRD Cianjur Patroli Malam Pergantian Tahun
• Komunitas UMKM PT. Bukit Naga Mas Beri Bantuan ke Yayasan, Fakir Miskin dan Duafa
• Samsat Cianjur Tutup, 2 Januari 2021 Dibuka 

Peningkatan pendapatan juga diupayakan dengan cara memperkuat lobi ke pemerintah pusat agar mendapat stimulus dan dana transfer yang proporsional.

"Stimulus dana khusus dari pusat itu wajib bagi Jabar karena dengan jumlah penduduk besar, Jabar menjadi penentu keberhasilan nasional," kata Dedi, Jumat (28/11/2025).

Tak hanya terkait dana transfer, lobi ke pemerintah pusat dilakukan terkait pemotongan dana bagi hasil sebesar Rp600 miliar per tahun.

Dikatakan Dedi, pendapatan yang terkumpul dalam APBD 2026 akan diprioritaskan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, di antaranya infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, penanganan bencana dan sosial, hingga penerangan jalan umum (PJU) serta pemasangan gratis listrik bagi masyarakat kurang mampu.

"Anggaran infrastruktur jalan mencapai Rp4,8 triliun, kemudian pembangunan unit sekolah baru mencapai Rp500 miliar, anggaran untuk PJU Rp473 miliar dan pemasangan gratis listrik bagi masyarakat miskin Rp78 miliar," jelasnya.

Ada beberapa infrastruktur yang diprioritaskan dibangun untuk mengatasi kemacetan parah, yaitu di Bekasi, Karawang Barat, Cimahi dan Bogor.

"Di Bekasi misalnya, harus segera dibangun jembatan layang Bulak Kapal, di Karawang Barat harus ada jembatan di atas jalan nasional untuk atasi bottleneck, di Cimahi pembanguan underpass Gatot Subroto, lalu di Padalarang harus segera ada pembebasan lahan guna akses pembangunan stasiun KA cepat di Kota Baru Parahyangan dan terakhir di Bogor, yaitu pembangunan lanjutan jalur Puncak 2," jelas Dedi.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan dengan skema multi-year 2026-2027.

Pemdaprov Jabar juga akan fokus membangun langsung jalan desa menggunakan beton pada 2026. Dengan menggunakan tenaga masyarakat desa, pembangunan jalan desa bakal memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja.

Dikatakan Dedi, Jabar bergerak dengan visi yang jelas, yaitu menghadirkan pembangunan yang merata, modern, dan berkelanjutan.

"Ini akan kita lakukan mulai 2026, membangun langsung jalan beton dengan sistem swakelola," ujar Dedi Mulyadi. (tim dens).