Pinusnews.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur menunjukkan komitmen kuat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pelantikan pengurus cabang Best Lawyer Club Indonesia (BLCI) pada Jumat, 17 April 2026. Acara ini merupakan langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum di kalangan warga. Di tengah tantangan masyarakat yang sering kali terjebak dalam ketidakpahaman hak dan kewajiban, inisiatif seperti ini menjadi harapan baru bagi penegakan supremasi hukum di tingkat lokal.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian, yang hadir sebagai figur sentral dalam pembinaan organisasi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya BLCI sebagai wadah bagi para praktisi hukum.

“Ini langkah baik karena di dalamnya ada para profesional, mulai dari akademisi hingga advokat. Saya berharap BLCI bisa memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum di Cianjur,” tutur Wahyu. Pernyataan ini mencerminkan visi pemerintah daerah yang melihat organisasi profesi bukan hanya sebagai entitas mandiri, tapi mitra strategis dalam pembangunan sosial.

Baca Lainnya :

• Dipancing dengan Perempuan, Tertangkaplah Komplotan Pencuri Domba
• Sekolah Buka Pada Masa Pandemi Covid-19, Bisa Kena Sanksi Berat
• Ini Kata Kades Sukasari, Polemik Video Viral Pengakuan KPM Dana BLT DD
• Asep Irwan : BPKAD Cianjur Harus Transparan Mengelola Keuangan Daerah
• Aji Prasetio Korban Tenggelam di Kali Cilaku Ditemukan Sudah Meninggal

Masalah rendahnya literasi hukum di Cianjur menjadi sorotan utama. Bupati menyoroti bahwa banyak warga masih belum memahami hak dan kewajiban dasar mereka, yang sering kali berujung pada konflik atau ketidakadilan. Oleh karena itu, BLCI diharapkan berperan sebagai jembatan edukasi.

“Peran BLCI bukan hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi dan advokasi hukum kepada masyarakat,” imbuhnya. Pendekatan ini menjanjikan pendampingan langsung, sehingga masyarakat tak lagi merasa sendirian menghadapi labirin aturan hukum.

Ketua Pimpinan Pengurus Daerah (PPD) BLCI Cianjur, Fastawati Popy, menyambut pelantikan ini dengan antusiasme tinggi. “Alhamdulillah hari ini kami resmi dilantik. Kehadiran Bupati sebagai pembina tentu menjadi semangat bagi kami untuk menjalankan organisasi ini secara optimal,” katanya. 

Kehadiran bupati tidak hanya simbolis, tapi juga memberikan legitimasi dan dorongan moral bagi pengurus baru untuk bekerja maksimal.

BLCI sendiri merupakan organisasi inklusif yang menghimpun advokat dari berbagai latar belakang profesi hukum di Indonesia. Di Kabupaten Cianjur, pengurus yang terbentuk mencapai 29 orang, dengan keanggotaan terbuka untuk memperluas jangkauan. 

Organisasi ini telah berkembang dari basis lokal seperti di Bandung, sebelum berevolusi menjadi entitas nasional bernama Best Lawyer Club Indonesia. Transformasi ini menunjukkan potensi skalabilitas programnya ke daerah-daerah lain.

Ke depan, fokus utama BLCI Cianjur adalah program edukasi melalui seminar dan diskusi publik.

“Program kami akan banyak menyasar edukasi melalui seminar dan talkshow, agar masyarakat semakin paham terhadap persoalan hukum,” tegas Fastawati. Kegiatan ini dirancang menangani isu hukum lokal maupun nasional, mulai dari hak konsumen hingga sengketa tanah, dengan tujuan membangun masyarakat yang sadar hukum secara berkelanjutan.

Pelantikan BLCI ini menjadi tonggak bersejarah bagi Cianjur, di mana kolaborasi pemerintah dan praktisi hukum diharapkan melahirkan ekosistem hukum yang lebih inklusif. Dengan dukungan bupati dan semangat pengurus, inisiatif ini berpotensi mengubah paradigma: dari masyarakat yang pasif menjadi aktor aktif dalam penegakan hukum. Langkah ini tak hanya memperkuat Cianjur, tapi juga menjadi inspirasi bagi kabupaten lain di Indonesia. (dens).