Pinusnews.id - Sekitar 1.500 guru honorer tenaga kerja sukarela (TKS) di tingkat SD dan SMP di Kabupaten Cianjur hingga kini masih berada dalam situasi serba tidak pasti. Di tengah rencana penghapusan tenaga honorer secara nasional pada akhir 2026, para pendidik yang selama bertahun-tahun mengabdi di sekolah negeri itu belum juga memperoleh kejelasan status kepegawaian yang mereka nantikan.

Kondisi tersebut menambah panjang daftar persoalan ketenagakerjaan di sektor pendidikan daerah. Sebagian besar guru honorer TKS di Cianjur belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga nasib mereka masih menggantung di antara harapan akan kepastian dan kebijakan penataan aparatur yang terus berjalan.

Bagi para guru honorer, ketidakjelasan status ini bukan sekadar persoalan administrasi. Mereka tetap menjalankan tugas mengajar, mendampingi siswa, dan menjaga keberlangsungan proses belajar di sekolah negeri, meski tanpa jaminan masa depan yang pasti. Situasi ini menunjukkan bahwa pengabdian panjang belum selalu berbanding lurus dengan kepastian kesejahteraan.

Baca Lainnya :

• Pesantren Roboh, Belasan Santri Tertimpa Bangunan
• Mobil Angkutan Umum Tertimpa Pohon, 2 Sopir Dilarikan ke Rumah Sakit 
• Babak Baru, Usai Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Warga, satu Pelaku Kabur
• Bupati Herman Suherman : Cianjur Harus Steril dari Covid-19
• Dipancing dengan Perempuan, Tertangkaplah Komplotan Pencuri Domba

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat terkait penataan tenaga honorer. Menurutnya, hingga saat ini belum ada surat resmi terbaru yang menjelaskan mekanisme penghapusan tenaga honorer secara rinci di daerah.

“Sejak 1 Januari 2025 kami sudah tidak menerima tenaga honorer baru. Sampai sekarang kami masih menunggu aturan resmi dari pusat,” kata Ruhli kepada wartawan, Senin 11 Mei 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa langkah penyesuaian di tingkat daerah sejauh ini masih berjalan mengikuti arahan kebijakan nasional.

Kebijakan penghentian rekrutmen honorer baru di sekolah negeri menjadi salah satu langkah awal pemerintah daerah dalam menata ulang kebutuhan tenaga pendidikan. Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan guru honorer lama belum sepenuhnya tuntas. Akibatnya, sekolah masih bergantung pada tenaga yang statusnya belum permanen.

Di tengah situasi yang belum pasti ini, para guru honorer TKS di Cianjur hanya bisa menunggu kepastian. Harapan mereka sederhana: adanya kebijakan yang adil, jelas, dan memberi ruang bagi pengabdian panjang yang telah mereka berikan selama ini. Tanpa kejelasan itu, penghapusan tenaga honorer justru berisiko meninggalkan persoalan baru bagi dunia pendidikan daerah. (dens).