Pinusnews.id - Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur baru-baru ini menyoroti lemahnya efektivitas pengelolaan sektor peternakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua dinas teknis. Rapat ini menjadi panggung penting untuk mengungkap ketidakefisienan yang selama ini terpendam di balik anggaran besar. Sorotan ini tidak hanya menyasar kinerja dinas terkait, tapi juga mendorong perubahan sistemik demi kesejahteraan masyarakat.

RDP digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Cianjur, menghadirkan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) sebagai salah satu pesertanya. Agenda utamanya adalah evaluasi kinerja tahun 2025 dan pemaparan rencana kegiatan 2026. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Cianjur, Aziz Muslim, rapat ini membuka diskusi kritis yang jarang terdengar di forum serupa sebelumnya.

Fokus utama kritik mengarah pada kinerja UPTD Pengembangan Ternak Ruminansia Cianjur (PTRC) di Kecamatan Agrabinta. Komisi II menilai pengelolaan unit ini tidak sebanding dengan anggaran operasional yang dikeluarkan. Ketidakefisienan ini menjadi bukti nyata bagaimana sumber daya publik sering terbuang sia-sia, meninggalkan potensi pembangunan yang terhambat.

Baca Lainnya :

• Anggota Dewan Cianjur : Usut Tuntas Oknum Pemungut Dana Covid-19 di Desa Sukasari, Kadupandak
• Cianjur Dapat Penghargaan Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba
• Di Cianjur Pembelajaran Tatap Muka Diundur, Jarak Jauh Diutamakan
• Tahun 2020 di Cianjur Kriminalitas Turun, Kasus Narkoba Meningkat 
• Awas Hati-Hati, Ada Oknum Satpol PP Cianjur Lakukan Penipuan

Aziz Muslim secara tegas menyatakan soal keberadaan kinerja DPKHP Cianjur di lapangan.

“Jumlah ternak yang dikembangkan hanya sekitar 23 ekor sapi, tapi biaya operasionalnya cukup besar. Ini perlu dievaluasi serius, termasuk penempatan ASN yang dinilai bisa lebih efektif jika dialihkan ke unit lain," ungkapnya. 

Pernyataan Azis ini mencerminkan frustrasi legislatif terhadap birokrasi yang lamban, di mana output minim tapi input finansial melimpah.

Kritik tidak berhenti di situ; Komisi II ini mendorong DPKHP Cianjur untuk lebih jeli melihat peluang ekonomi lokal. Khususnya, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan telur dan daging dalam jumlah besar. Program nasional ini seharusnya menjadi katalisator bagi peternak Cianjur, bukan sekadar beban impor dari luar daerah.

“Selama ini bahan baku MBG masih banyak disuplai dari luar Cianjur. Padahal ini peluang besar bagi peternak lokal, misalnya melalui program ayam petelur yang terintegrasi," tegas Azis. 

Dorongan ketegasan Azis ini jelas-jelas menyoroti kegagalan dinas dalam memanfaatkan momentum nasional untuk membangun rantai pasok lokal yang berkelanjutan.

Jika Bupati Cianjur merespons sorotan tajam Komisi II DPRD ini, harusnya Pemkab Cianjur menunjukkan sikap tegas terhadap kinerja DPKHP. Bupati harus langsung menginstruksikan audit internal mendalam terhadap UPTD PTRC dan realokasi ASN ke unit-unit prioritas. Langkah ini mencakup pemangkasan anggaran non-produktif serta pembentukan tim khusus untuk integrasi program MBG dengan peternak lokal.

Selanjutnya, Azis berharap sektor peternakan mendapat porsi anggaran dan perhatian yang lebih serius, agar mampu mendorong kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat Cianjur. Harapan Aziz ini juga harus didukung aksi konkret dari Bupati Cianjur. (dens).