Pinusnews.id - Bencana alam kekeringan yang melanda sebagaian besar wilayah Cianjur berdampak pada ketersediaan  air bersih. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (KL) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Wangwang Kuswaya mengatakan, setidaknya ada 23 desa dari 13 kecamatan di Cianjur yang terdampak bencana kekeringan saat kemarau 2024.

Hal itu terlihat dari daftar usulan pembuatan sumur bor per 4 September 2024 dalam rangka penanganan dampak bencana kekeringan di Kabupaten Cianjur.

Baca Lainnya :

• 350 Buruh Gelar Demo ke PT. QL Agrofood di Haurwangi Cianjur 
• Pemdes Tanjungsari Salurkan Bansos Pemprov Jabar Tahap III
• Seorang Hamba Allah dari Cikalongkulon, Telah menyumbang Ratusan Sumur Bor untuk Masjid
• Bela Nabi Muhammad SAW, Umat Islam Cianjur Unras Presiden Perancis Harus Minta Maaf
• 7 Orang PMI Meninggal Di Arab Saudi, 4 Diantaranya Asal Cianjur

"23 desa dari 13 kecamatan tersebut adalah yang menyurat pada BPBD untuk meminta dibuatkan sumur  bor. Ini penanganan jangka panjang di daerahnya kerap alami krisis air," kata Wangwang, Rabu 4 September 2024.

Wangwang mengatakan dari total jumlah desa tersebut, terdapat 7.009 KK yang terdampak bencana kekeringan dengan jumlah jiwa hingga 21.707 jiwa.

Usulan tersebut nantinya diteruskan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Cianjur.

"Karena yang berwenang untuk pembuatan sumur bor ada di Perkim," ungkapnya.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Sukma Wijaya menyebutkan, untuk penanganan sementara, pihak desa bisa bersurat pada Bupati Cianjur atau ke BPBD untuk penyaluran air bersih.

Nantinya, surat permintaan air bersih itu akan diteruskan ke perusahaan daerah air minum (PDAM), Palang Merah Indonesia (PMI) dan Perkim.

"Karena BPBD tidak memiliki truk tangki untuk air bersih," katanya.

Di pihak lain, Sekretaris Dinas Perkim Kabupaten Cianjur, Hendri Prasetyadi mengatakan, setelah menerima usulan dari BPBD, pihaknya akan melakukan beberapa rangkaian hingga akhirnya bisa merealisasikan sumur bor.

"Pertama kita akan sesuaikan dengan musyawarah rencana pembangunan (musrembang). Lalu membuatkan skala prioritas bagi desa yang dinilai lebih darurat, dan terakhir menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran," jelas Hendri.

Pasalnya, untuk membuat sumur bor perlu anggaran yang tidak sedikit. Satu sumur bisa mencapai Rp50 juta hingga Rp200 juta per titik.

"Tergantung kondisi lapangan. Bisa sampai Rp50 juta hingga Rp200 juta," tandasnya. (tim).