Pinusnews.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa produktivitas aparatur sipil negara (ASN) tidak ditentukan oleh hadir atau tidaknya pegawai di kantor, melainkan oleh kualitas perencanaan dan capaian kinerja.

Ia menyatakan bahwa bekerja di era digital dapat dilakukan dari mana saja tanpa mengurangi tanggung jawab.

"Saya sendiri sebagai gubernur jarang bekerja di kantor. Keliling mengeksekusi setiap masalah di berbagai tempat," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi saat memberikan Pembinaan Kepegawaian Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Selasa (18/11/2025).

Baca Lainnya :

• Komunitas UMKM PT. Bukit Naga Mas Beri Bantuan ke Yayasan, Fakir Miskin dan Duafa
• Samsat Cianjur Tutup, 2 Januari 2021 Dibuka 
• Plh. Sekda Cianjur Monitoring Harga Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru 2021
• Nah Ini Dia, Cianjur Terima Bantuan Keuangan dari Provinsi
• Covid-19 Makin Merajalela, KBM di Cianjur Terancam Ditunda

KDM menuturkan digitalisasi memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk tetap produktif sambil menjalankan peran keluarga. Ia mencontohkan pegawai bisa tetap bekerja sambil mengasuh anak atau merawat orang tua yang sakit dengan dukungan perangkat digital.

"Secara prinsip yang penting, progres pekerjaan sesuai dengan tupoksinya dan bisa dijalankan dengan baik," tegasnya.

Menurut KDM, kerja fleksibel juga dapat mengurangi beban negara, seperti pemakaian listrik dan air di kantor, jaringan internet, hingga bahan bakar operasional.

Lebih lanjut, KDM menyampaikan bahwa ASN yang memiliki orang tua sakit, terutama ibu, dapat mengajukan cuti untuk merawatnya.

"Bagi ASN yang ibunya sakit, apalagi sakit stroke, saya beri cuti untuk merawat. Saya orang yang sangat mencintai ibu," ujarnya.

KDM juga memberikan kelonggaran bagi ASN untuk tidak masuk kerja saat merayakan ulang tahun ibu mereka. Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai keluarga.

"Saya juga memberikan ruang bagi ASN. Ketika ibunya ulang tahun, boleh tidak masuk kantor," katanya.

Ia menegaskan produktivitas publik diukur dari kualitas perencanaan, ketepatan belanja, serapan anggaran, dan kompetensi ASN, bukan dari banyaknya pegawai yang hadir di kantor.

“Nanti diatur oleh Kepala BKD dan Pak Sekda. Jangan terlalu banyak orang di kantor jika tidak produktif,” kata KDM.

Meski demikian, ia memastikan perhatian khusus bagi ASN yang bekerja di lapangan dan menghadapi risiko tinggi, seperti menutup tambang ilegal, mengawasi pembangunan jalan, jembatan, hingga irigasi.

"Tetapi juga, saya berkomitmen, bagi para pegawai lapangan, yang penuh dengan resiko, resiko menutup tambang, resiko dari ancaman, mengawasi pekerjaan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, segala macam, Saya pun akan meningkatkan tunjangan," tegasnya.

KDM berharap pembinaan kepegawaian ini dapat menambah semangat seluruh ASN di Jabar.

"Pertemuan hari ini, pertemuan yang membahagiakan, pertemuan yang membawa harapan, dan ada semua ASN di Jawa Barat," pungkasnya. (tim dens).