- DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember, Pimpinan Siap Mundur
- BAZNAS Cianjur Hadirkan Harapan Lewat Distribusi Air Bersih di Desa Sukamaju
- Buka Muktamar ke-35 NU, Presiden Prabowo: NU Institusi Bersejarah dan Berjasa Besar bagi Indonesia
- Bidang SMP Disdikpora Cianjur Gerak Cepat Antisipasi Kekurangan Guru Menjelang 2026–2027
- Disbudpar Cianjur: Strategi Promosi dan Revitalisasi untuk Menutup Kesenjangan Retribusi
- Gerakan Pramuka Diharapkan Mampu Ciptakan Indonesia Emas 2045
- Disdikpora Cianjur Setarakan Peluang Sekolah Swasta dalam SPMB 2026
- Disperkim Cianjur Tegakkan Ketertiban Lingkungan lewat Penataan dan Pelayanan
- Kepala Sekolah Diminta Wujudkan Perubahan Nyata Usai Pelatihan BCKS
- Kemenangan untuk Sesama: BAZNAS Cianjur Salurkan Donasi Karnaval untuk Korban Gempa NTT
KDM: Pelunasan Pekerjaan Pembangunan 2025 akan Gunakan DAU dan Pajak

Keterangan Gambar : Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-KDM.
Pinusnews.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi6 memastikan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat memiliki cukup uang untuk membayar pekerjaan pembangunan yang belum terbayarkan pada 2025 senilai Rp621 miliar.
Sumber uang berasal dari Dana Alokasi Umum dan pajak kendaraan bermotor yang masuk setiap hari ke kas daerah Pemda Provinsi Jawa Barat.
Jumlah kas daerah dari pajak kendaraan terus bertambah seiring peningkatan kesadaran masyarakat Jawa Barat membayar pajak.
Baca Lainnya :
- Personil Kodim 0608/Cianjur, Dukung Pelaksanaan Vaksin Covid-19
- Video Conference Koordinasi Daerah Soal Pembelajaran Tatap Muka
- Anggota Dewan Cianjur : Usut Tuntas Oknum Pemungut Dana Covid-19 di Desa Sukasari, Kadupandak
- Cianjur Dapat Penghargaan Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba
- Di Cianjur Pembelajaran Tatap Muka Diundur, Jarak Jauh Diutamakan
"Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak," ujar KDM, Kamis (8/1/2026).
Lebih lanjut, KDM menyampaikan, pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar tersebut akan dilakukan setelah Pemda Provinsi Jawa Barat mengaudit hasil pekerjaan. Dengan begitu, akan diketahui kualitas pekerjaan itu termasuk sangat baik, baik atau kurang baik.
"Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya," kata KDM.
KDM mempersilakan masyarakat Jawa Barat untuk menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial mengenai pekerjaan pembangunan. Dengan begitu, Pemda Provinsi Jawa Barat dapat melakukan kontrol untuk menjamin hasil pembangunan berkualitas baik. (tim dens).











