KDM: Dana Operasional Gubernur Bukan untuk Kepentingan Pribadi, tapi Kepentingan Masyarakat

Pinusnews.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, seluruh dana operasional gubernur digunakan untuk membantu masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan.

"Semuanya untuk belanja kepentingan rakyat, yaitu membantu orang sakit di rumah sakit saya bayarin, ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit biaya angkutannya saya bayarin," kata KDM --sapaan Gubernur Dedi-- dalam video yang diunggah di akun pribadinya, Jumat (12/9/2025).

Selain itu, KDM juga menuturkan bahwa dana operasional gubernur dipakai juga untuk perbaikan rumah warga, perbaikan infrastruktur desa, dan pembangunan jembatan. Karenanya, ia menegaskan bahwa dana operasional gubernur tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat Jabar.

Baca Lainnya :

• Giat Natur 2021, Polsek Warungkondang Dirikan Tiga Pos Pengamanan
• Peduli Sosial, Komunikasi di Cianjur Bagikan Masker dan Bersihkan Taman Kota
• Jelang Nataru, Ribuan Miras Bermerek Diamankan, Langsung Dimusnahkan
• Kurangi Beban Petani Dimasa Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Gerindra Serahkan Bantuan Benih
• Inna lillahi, Empat Kadis Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia

"Berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Setiap hari juga ada antrian orang yang ngantri ke Lembur Pakuan," tutur KDM.

Dana operasional kepala daerah, termasuk gubernur, ditetapkan 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD Jabar yang mencapai Rp19 triliun, angka Rp28,8 miliar sudah sesuai ketentuan. Meski begitu, KDM siap menerima jika nantinya dana operasional gubernur ditiadakan.

"Saya enggak ada masalah apapun kalau memang itu sebuah keharusan harus dihapuskan (dana operasional). Tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang nanti akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan karena berbagai kegiatan di masyarakat mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat apabila tidak terangkat sebelumnya di APBD tidak bisa dibantu," ucapnya. (tim dens).