Pinusnews.id - Dugaan penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, terungkap setelah warga menggelar audiensi dengan pemerintah desa dan Forkopimcam pada Kamis (13/11/2025). 

Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana tegang karena warga menuntut klarifikasi soal penggunaan dana sebesar Rp204 juta yang dicairkan sejak Agustus, namun tidak ada perkembangan signifikan pada kegiatan usaha BUMDes.

Audiensi dihadiri oleh Camat Cugenang Ali Akbar, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan puluhan warga yang menyuarakan keresahan mereka terhadap transparansi pengelolaan dana. Ketua BUMDes, Fesi Syarchosi, yang juga dikenal sebagai tokoh agama setempat, awalnya mengaku bahwa dana tersebut masih utuh tersimpan di rekening BUMDes.

Baca Lainnya :

• Komunitas UMKM PT. Bukit Naga Mas Beri Bantuan ke Yayasan, Fakir Miskin dan Duafa
• Samsat Cianjur Tutup, 2 Januari 2021 Dibuka 
• Plh. Sekda Cianjur Monitoring Harga Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru 2021
• Nah Ini Dia, Cianjur Terima Bantuan Keuangan dari Provinsi
• Covid-19 Makin Merajalela, KBM di Cianjur Terancam Ditunda

Namun, pernyataan tersebut memicu keraguan warga yang kemudian meminta bukti transaksi berupa rekening koran. Untuk memenuhi permintaan ini, audiensi pun sempat diskors agar Fesi dapat mencetak bukti transaksi dari bank. Ketegangan semakin meningkat saat hasil pengecekan menunjukkan bahwa dana yang tersisa hanya sekitar Rp272.000.

Di hadapan warga, Fesi akhirnya mengaku bahwa sekitar Rp180 juta dana BUMDes telah diputar dalam investasi saham. Pengakuan ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan warga, terutama karena kurangnya transparansi sejak awal.

“Sebaiknya kalau dari awal pihak BUMDes jujur dan terbuka, masyarakat mungkin bisa lebih bijak menanggapi situasi ini. Tapi yang terjadi justru pernyataan beliau menyebut masih ada Rp179 juta di rekening, padahal setelah dicek hanya ada Rp272 ribu,” ungkap Bayu Maulana, salah satu warga yang ikut dalam audiensi.

Kejadian ini memicu desakan agar pemerintah desa dan aparat terkait melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana BUMDes serta mengambil langkah hukum bila ditemukan penyalahgunaan.

Warga berharap adanya perbaikan tata kelola agar dana BUMDes dapat benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. (tim den).