Dinas Pangan Cianjur Tegaskan Kualitas Beras Bantuan Lewat Pemeriksaan Ketat

Pinusnews.id - Dinas Pangan Kabupaten Cianjur bersama Perum BULOG Kancab Cianjur menggelar pemeriksaan kualitas beras bantuan untuk alokasi Juli–September 2026 di gudang BULOG setempat. Kegiatan ini melibatkan pimpinan Dinas Pangan termasuk Kepala Dinas Firman Edi, Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan serta jajaran Perum BULOG.

Kehadiran petugas dari kedua pihak menunjukkan betapa seriusnya pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan sampai ke tangan warga dalam kondisi baik.

Pemeriksaan difokuskan pada aspek mutu dan kelayakan konsumsi beras yang akan disalurkan kepada masyarakat. Tim memeriksa fisik beras, kemasan, serta kesesuaian dengan standar mutu yang berlaku.

Baca Lainnya :

• Berburu Tanaman Hias di Cianjur, Aglaonema Membawa Keberuntungan
• Polisi Ringkus Dua Pelaku Pembacokan Warga di Warungkondang
• Indahnya Berbagi Rezeki Bagi Keluarga H. Iva Vaiz
• Sosialisasi 4 Pilar Bersama Kapolres Cianjur
• Cianjur Kini Ada Aplikasi Layanan Pelanggan New PLN Mobile

"Langkah ini penting untuk mencegah adanya beras rusak atau tidak layak yang dapat merugikan penerima bantuan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan di daerah," tutur Firman Edi, di Cianjur, belum lama ini.

Kegiatan bersama Dinas Pangan Cianjur dan BULOG itu juga menegaskan peran proaktif pemerintah daerah dalam pengawasan rantai pasok bahan pangan. Dengan melakukan pemeriksaan langsung di gudang, Dinas Pangan Cianjur menunjukkan kemampuan koordinasi dan kemampuan teknis dalam memastikan ketersediaan serta stabilitas pangan. 

Kiat yang strategis ini memperkecil risiko distribusi beras bermutu rendah dan mempercepat tindakan korektif bila ada temuan masalah.

"Melalui pengawasan bersama ini, Dinas Pangan Kabupaten Cianjur berkomitmen memastikan bantuan pangan yang diterima masyarakat memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi," ungkap Firman Edi.

Ungkapan Firman Edi tersebut mempertegas bahwa upaya pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab nyata untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga penerima bantuan. (dens).