Pinusnews.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mencatat tonggak sejarah dengan resmi melantik 7.707 pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Prosesi megah dan terbesar se Jawa Barat ini digelar di halaman Pendopo Kabupaten Cianjur, pada Sabtu (20/12/2025), menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan, sekaligus memperkuat pelayanan publik.

Di balik kesuksesan acara ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur memainkan peran sentral, menyediakan data akurat dan mengoordinasikan ribuan peserta dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

BKPSDM Cianjur, melalui data komprehensifnya, mengungkap bahwa sekitar 2.700 dari total PPPK yang dilantik merupakan guru honorer di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), ditambah dominasi tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan. Prosesi yang dimulai pukul 06.00 WIB ini dirangkaikan dengan pelantikan pejabat fungsional dan pejabat administrator eselon III, dilanjutkan pawai helaran budaya yang memamerkan kesenian Nusantara dan kekhasan Cianjur, menjadikannya momentum reformasi birokrasi yang inklusif. Kinerja BKPSDM terlihat jelas dalam kemampuan mereka mengelola pelantikan massal ini secara efisien, memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.

Baca Lainnya :

• Geger, di Sebuah Kosan seorang Pria Meninggal, yang Wanita Kritis
• Duh Kasihan, Pohon Tumbang Hancurkan Rumah Milik Ida 
• Cegah Kerumunan Massa, Dandim, Kapolres dan Ketua DPRD Cianjur Patroli Malam Pergantian Tahun
• Inna lillahi, Empat Kadis Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia
• Akibat Cuaca Buruk Nelayan Jayanti Gagal Cari Ikan, Kini Tanam Jagung

Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, menegaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu bukan sekadar perubahan status kepegawaian, melainkan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Tenaga honorer telah lama menjadi tulang punggung pelayanan publik. Pengangkatan ini merupakan bentuk penghargaan sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kepastian kerja dan kesejahteraan mereka. PPPK yang baru dilantik harus mampu menjadi agen perubahan dengan menjunjung profesionalisme, integritas, dan responsivitas,” ujar Bupati Wahyu. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparatur baru dengan struktur organisasi yang telah ada agar sistem kerja pemerintahan berjalan lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, BKPSDM Cianjur semakin menonjol dengan inovasi lingkungan dalam pelantikan ini, mewajibkan setiap peserta membawa bibit pohon produktif sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur, Akos Koswara, menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan program penghijauan yang tengah digencarkan pemerintah daerah.

“Penghijauan dengan tanaman produktif diharapkan tidak hanya berdampak pada perbaikan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di masa depan,” katanya.

Akos juga menambahkan, selain pelantikan PPPK, pemerintah daerah juga melantik pejabat fungsional dan sejumlah pejabat administrator eselon III, untuk mengisi kekosongan jabatan camat yang telah lama terjadi. Langkah ini dinilai penting guna memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan optimal.

Pengangkatan massal ini mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 347 Tahun 2024 dan Nomor 16 Tahun 2025, yang memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga honorer yang belum memenuhi persyaratan sebagai PPPK penuh waktu. 

"Dengan pelantikan massal ini, Pemkab Cianjur berharap kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan," pungkas Akos Koswara.

Melalui koordinasi apik BKPSDM, Cianjur tidak hanya menyelesaikan masalah honorer tapi juga membangun fondasi birokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. (dens).