Pinusnews.id - Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu, mengeluarkan ultimatum keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa semua SPPG wajib memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak agar dapat terus beroperasi dan melayani masyarakat.

“Proses pengurusan SLHS harus sudah selesai pada bulan Oktober ini. Jika ada SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut, kami akan segera merekomendasikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan layanan sementara,” tegas Bupati Wahyu usai pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Cianjur, Jumat 3 Oktober 2025.

Dari total 144 unit SPPG yang menyediakan menu MBG di Kabupaten Cianjur, saat ini baru empat yang telah resmi memiliki sertifikat SLHS. Sedangkan 140 SPPG lainnya masih dalam tahap proses pengurusan sertifikasi tersebut.

Baca Lainnya :

• Pulihkan Ekosistem, Komunitas Mancing BMWC Tanam Ribuan Benih Ikan
• Satpol PP Cianjur Sambut Tahun Baru dengan Operasi Miras
• Awas Copet di Angkot Cianjur Makin Menggila
• Giat Operasi Yustisi di Kawasan Wisata Cibodas, Cianjur
• Cianjur Tingkatkan Disiplin Prokes

Bupati Wahyu juga menekankan bahwa sertifikat SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan merupakan jaminan utama keamanan dan kebersihan pangan yang sangat penting untuk kesehatan anak-anak penerima program MBG. 

Bahkan, Ia juga mengingatkan agar seluruh SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat dan profesional.

“Dalam evaluasi yang kami lakukan, ada empat SPPG yang menjadi perhatian khusus. Dua di antaranya sudah kami hentikan operasionalnya menyusul adanya dugaan kasus keracunan makanan,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya serius Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk memastikan distribusi menu MBG berjalan dengan aman, sehat, dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan demi mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak di daerah tersebut. (dens).