Oleh: Torik Imanurdin

Anggota ICMI Orda Cianjur

Pinusnews.id - Cianjur boleh berbangga: 369 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) berdiri dan tersebar di 32 kecamatan. Ini bukan hanya rekor Jawa Barat, tapi juga nasional. Anggaran pun tak tanggung-tanggung: Rp38,2 miliar pada 2023, naik jadi Rp52,6 miliar di 2024, dan membengkak lagi menjadi Rp66,74 miliar pada 2025.

Baca Lainnya :

• Pulihkan Ekosistem, Komunitas Mancing BMWC Tanam Ribuan Benih Ikan
• Januari 2021 Semua Sekolah di Cianjur Bisa Saja Dibuka, Asal..
• Satpol PP Cianjur Sambut Tahun Baru dengan Operasi Miras
• Awas Copet di Angkot Cianjur Makin Menggila
• Giat Operasi Yustisi di Kawasan Wisata Cibodas, Cianjur

Angka-angka ini mestinya menjadi kabar baik. Namun, ironinya: angka putus sekolah di Cianjur justru tidak menurun. Beberapa laporan malah menyebut trennya meningkat. Bukankah ini paradoks? Kita punya lembaga terbanyak, dana terbesar, tapi hasilnya justru stagnan.

Pertanyaan kritis pun wajib diajukan: Apakah PKBM di Cianjur benar-benar hidup, atau sekadar hadir di atas kertas? Apakah PKBM menjadi ruang belajar yang nyata, atau hanya “badan administratif” yang muncul ketika laporan tahunan harus disetor?

Inilah persoalan kita. Selama ini, kebijakan pendidikan sering terjebak dalam logika kuantitatif: berapa jumlah lembaga, berapa besar anggaran, berapa tinggi target. Padahal, pendidikan tidak bisa disederhanakan menjadi hitungan statistik. Pendidikan adalah denyut sosial, yang hidup hanya jika ada relasi nyata dengan masyarakat.

PKBM seharusnya menjadi “jembatan” bagi anak-anak yang tersisih dari jalur formal. Tetapi jika mereka hanya hadir sebagai papan nama, maka wajar bila angka putus sekolah tetap membandel. Kuantitas tanpa kualitas hanyalah ilusi pembangunan.

Kita harus berani menyebutnya: ada kegagalan sistemik. Bukan karena PKBM itu buruk, melainkan karena pengelolaan yang seringkali hanya administratif, minim pengawasan, dan jauh dari realitas kebutuhan peserta didik.

Mari kita luruskan arah. Pendidikan nonformal bukan sekadar “program BOS dan BOP”, tetapi harus jadi gerakan sosial. Cianjur punya modal besar: budaya gotong royong, kekuatan komunitas, serta kearifan lokal. Jika PKBM mau hidup dari akar itu, ia bisa menjadi motor perubahan, bukan sekadar daftar panjang di buku laporan.

Paradoks PKBM di Cianjur mengingatkan kita semua: pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti di angka. Kita tidak sedang mengejar statistik yang indah di PowerPoint pejabat, melainkan masa depan anak-anak kita.

Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur harus berani melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan hanya puas dengan jumlah lembaga dan besarnya anggaran. Ukur dampaknya, lihat wajah anak-anak yang masih putus sekolah, dengarkan aspirasi masyarakat, dan benahi pengawasan secara transparan.

Jika tidak, ratusan PKBM hanya akan menjadi ratusan papan nama yang sunyi, sementara generasi kita terus kehilangan haknya. Dan itu bukan sekadar kegagalan program, melainkan kegagalan moral kita sebagai bangsa.