Pinusnews.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan strategis yang menyentuh langsung masa depan bangsa; anak-anak. Program Strategis Nasional ini bukan sekadar soal membagikan makanan, tetapi investasi pada kualitas sumber daya manusia (Gizi anak). Namun, seperti banyak program berskala besar yang melibatkan anggaran triliunan rupiah dan distribusi masif, MBG juga menyimpan potensi risiko: KORUPSI.

Belajar dari pengalaman berbagai proyek bantuan sosial dan pengadaan publik sebelumnya, celah korupsi kerap muncul di titik-titik yang sama, pengadaan bahan, penunjukan rekanan, distribusi logistik, hingga manipulasi data penerima manfaat. Karena itu, jika MBG ingin sukses bukan hanya secara gizi tetapi juga secara tata kelola, maka prinsipnya harus jelas: mencegah sebelum terjadi.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) 2024 berada di angka 3,85 (skala 0–5), turun dibanding tahun sebelumnya. Ini menjadi peringatan bahwa toleransi terhadap praktik menyimpang masih ada di masyarakat. Sementara itu, skor Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International menempatkan Indonesia di papan tengah kawasan. Artinya, persepsi integritas tata kelola publik kita belum sepenuhnya kuat. Dalam konteks MBG, angka-angka ini penting. Program dengan anggaran besar (ratusan triliun) tanpa sistem pengawasan ketat berisiko menjadi ladang baru penyimpangan.

Baca Lainnya :

• Satpol PP Cianjur Gelar Operasi Yustisi
• BPNT di Desa Sukamulya, Dikelola BUMDes Secara Mandiri
• 8 Kades Ontrog Kantor Camat Warungkondang, Ada Apa?
• Naringgul Cianjur Dilanda Banjir
• Polisi Cianjur Tangkap Pembunuh Pegawai Koperasi

Titik Rawan MBG dan Strategi Pencegahan

Setidaknya ada 4 (empat) titik rawan yang harus diantisipasi: 1). Pengadaan bahan pangan; Penunjukan vendor tanpa proses transparan bisa memicu mark-up harga atau kolusi. 2). Distribusi dan logistik; Potensi pengurangan kualitas atau kuantitas makanan dalam rantai distribusi. 3). Data penerima manfaat; Manipulasi data siswa atau sekolah demi kepentingan tertentu. 4). Pengawasan di daerah; Lemahnya kontrol internal membuka ruang kompromi. Jika titik-titik ini tidak dikawal sejak awal, MBG berisiko mengulang pola lama yaknì ; program baik, pelaksanaan bermasalah. 

Adapun strategi Pencegahan dan memastikan Program MBG tidak dikorupsi, pendekatannya harus sistemik, dimana sistem harus kuat dari niat. Beberapa upaya pencegahan agar MBG tidak dikorupsi, sebagai berikut: Pertama, libatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahap perencanaan. Instrumen seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) bisa digunakan untuk memetakan risiko di tiap daerah pelaksana. Kedua, terapkan e-procurement penuh dan terbuka. Semua kontrak pengadaan bahan makanan harus dapat diakses publik. Transparansi adalah deterent paling efektif. Ketiga, gunakan digital tracking untuk distribusi logistik. Dengan sistem pelacakan berbasis data, setiap pergerakan barang tercatat dan dapat diaudit. Keempat, libatkan masyarakat dan sekolah sebagai pengawas partisipatif. Kepala sekolah, komite sekolah, hingga orang tua murid harus memiliki kanal pelaporan yang aman dan responsif. Kelima, audit berkala oleh lembaga independen dan publikasi laporan secara terbuka. MBG harus menjadi contoh program sosial dengan tata kelola terbaik.

Penutup

Program sebesar MBG bukan hanya ujian kapasitas anggaran, tetapi ujian integritas. Jika berhasil dijalankan secara bersih, MBG bisa menjadi model baru pengelolaan bantuan sosial yang transparan. Sebaliknya, jika tercoreng KORUPSI, dampaknya bukan hanya kerugian negara, tetapi hilangnya kepercayaan publik. Kita tidak boleh menunggu kasus muncul baru bereaksi. Pencegahan harus didesain sejak awal, menutup celah, mempersempit ruang kompromi, dan memastikan setiap rupiah benar-benar menjadi gizi bagi anak Indonesia.

MBG adalah investasi masa depan. Karena itu, ia harus dijaga bukan hanya dari kekurangan gizi, tetapi juga dari penyakit lama bernama KORUPSI. Masukan atau kritik dari Masyarakat, salah satunya dari Ketua BEM UGM harus disikapi secara terbuka dan positif. Karena apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bagian dari upaya partisipatif MENCEGAH agar MBG tidak dikorupsi, itulah kunci agar program ini benar-benar memberi makan harapan, bukan hanya sekadar mengenyangkan sesaat.

Unang Margana adalah Advokat dan Pemerhati Kebijakan Publik.