Pinusnews.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memainkan peran sentral dalam pelaksanaan Gorol—tradisi gotong royong masyarakat yang kini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Namun demikian, program yang populer di lapangan dengan sebutan Gorol ini dalam dokumen perencanaan Dinas PUTR dengan nama programnya penyelenggaraan jalan kabupaten, khususnya sub kegiatan Rehabilitasi Jalan, jadi jelas tidak ada istilah kata Gorol.

Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, Bambang Sudrajat, menegaskan bahwa istilah "Gorol" hanya merupakan tag lapangan yang sudah familiar di masyarakat.

"Pada DPA Dinas PUTR nama programnya adalah penyelenggaraan jalan, kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten, sub kegiatan Rehabilitasi Jalan, dengan nama paket pekerjaan adalah penanganan jalan di kecamatan, jadi tidak ada istilah kata Gorol," ujar Bambang di kantornya pada Rabu, 10 Juni 2026. Penjelasan ini menunjukkan upaya birokrasi untuk memastikan semua kegiatan tercatat secara formal dan transparan dalam dokumen anggaran.

Baca Lainnya :

• Hujan Es Diiringi Angin Kencang Hantam Rumah Penduduk
• Oknum Catut Nama Bupati Cianjur untuk Menipu Pemilik Pontren
• Anggota DPRD Cianjur Sahli Saidi : Bubarkan Supplier BPNT dan E-warung
• Orang Misterius Bacok Deri Sampai Tangannya Putus 
• PT. SAC Bantu Pemerintah dalam Program Usaha Petani Porang di Cianjur

Anggaran untuk program ini dialokasikan secara jelas dan terukur. Tercatat ada 32 paket pekerjaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Cianjur, masing-masing dengan pagu Rp200 juta, sehingga total anggaran mencapai Rp6,4 miliar. Alokasi paket yang banyak dan jangkauan lokasi yang luas mencerminkan komitmen Dinas PUTR Cianjur untuk menyasar titik-titik kritis infrastruktur yang membutuhkan penanganan cepat dan merata.

Dalam pelaksanaan teknis, Dinas PUTR Cianjur menerapkan mekanisme Swakelola Tipe 1. Bambang menjelaskan bahwa melalui pola ini, "perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengawasan dilakukan sendiri oleh Dinas PUTR Cianjur." Model swakelola memberi Dinas kendali penuh atas kualitas pekerjaan dan penjadwalan pelaksanaan, sekaligus memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan lapangan tanpa harus menunggu proses lelang yang panjang.

Mekanisme ini juga mengatur pengadaan material, yang menurut Bambang dilaksanakan oleh penyedia jasa atau kontraktor. Sementara itu, tenaga kerja di lapangan merupakan staf pelaksana Dinas PUTR Cianjur yang ikut turun tanpa upah tambahan, karena mereka sudah menerima gaji sebagai Aparatur Sipil Negara. 

"Adapun mengenai tenaga kerja di lapangan adalah staf/pelaksana Dinas PUTR, tanpa dibayar upah, karena sebagai ASN sudah memiliki upah bulanan," jelas Bambang. Model ini menunjukkan efisiensi biaya tenaga kerja yang memungkinkan anggaran lebih difokuskan pada bahan dan pengadaan.

Partisipasi masyarakat tetap menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bambang menyampaikan bahwa keterlibatan warga umumnya muncul atas permintaan kepala desa atau inisiatif masyarakat sendiri, sebagai bentuk kepedulian sukarela terhadap perbaikan lingkungan dan aksesibilitas desa. 

"Sementara peran serta masyarakat adalah bentuk kepedulian dan partisipasi mereka secara sukarela dalam perbaikan jalan," tambahnya. Sinergi antara staf Dinas PUTR Cianjur dan warga ini tidak hanya menambah tenaga kerja lapangan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi pelaksanaan baru mencapai 25 paket pekerjaan dari 32 paket yang direncanakan. Bambang optimistis bahwa dengan pola swakelola dan dukungan partisipatif masyarakat, pelaksanaan dapat dipercepat.

"Dengan tidak adanya upah maka panjang jalan terbangun lebih panjang dibanding dengan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia jasa/kontraktor," tegasnya. Data realisasi tersebut memperlihatkan kinerja Dinas PUTR Cianjur yang fokus pada efisiensi anggaran dan perencanaan operasional untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Kabupaten Cianjur. (dens).