Disdikpora Cianjur Tegaskan Profesionalisme ASN Lewat Penegakan Aturan

Pinusnews.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola aparatur yang rapi dan akuntabel.

Kepala Disdikpora Ruhli Solehudin secara terbuka menegaskan bahwa kedisiplinan pegawai baik PNS maupun PPPK bukan lagi urusan internal biasa, melainkan fondasi utama pelayanan publik yang berkualitas. Upaya ini menandai konsistensi Disdikpora Cianjur dalam menjaga standar kinerja ASN di sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga.

Ruhli menekankan bahwa disiplin adalah cermin integritas. “Kedisiplinan merupakan bagian penting dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas,” ujarnya di Cianjur, Rabu, 16 September 2026.

Baca Lainnya :

• Polisi Bekuk Oknum Pendamping PKH Maling Dana KPM Ratusan Juta Rupiah
• Mantaap, Cianjur Jadi Tuan Rumah HPN 2021
• Aneh, Soal BPNT Warga Dapat Ayam Hidup Bukan Daging Ayam
• Pekerja Pembangunan Gedung Setda Cianjur Bagai "Superman"
• Cekcok Soal Batas Tanah, Asep Babak-Belur Dihajar Tetangganya 

Pernyataan Ruhli itu bukan sekadar retorika, melainkan sinyal kuat bahwa setiap pegawai diharapkan hadir tepat waktu, menunaikan kewajiban, dan menjauhi segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak citra instansi.

Landasan hukum yang dijadikan pijakan pun jelas. Disdikpora Cianjur merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur penghargaan dan sanksi disiplin bagi PPPK. Dengan dasar regulasi ini, setiap pelanggaran mulai dari keterlambatan hingga absensi tanpa keterangan dapat diproses sesuai tingkat kesalahannya.

Ada hal yang menarik, Ruhli tidak hanya berbicara soal sanksi. Ia juga memaparkan tahapan penegakan disiplin secara bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga hukuman disiplin berat seperti penurunan pangkat atau pemberhentian. 

Pendekatan bertahap ini menunjukkan bahwa Disdikpora Cianjur mengedepankan aspek pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi, namun tetap tegas bila pelanggaran berulang atau berdampak serius.

Lebih dari itu, Ruhli menegaskan bahwa disiplin adalah bentuk tanggung jawab moral. “Disiplin bukan sekadar kewajiban, tetapi wujud tanggung jawab dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya. Kalimat ini sekaligus menjadi pesan kunci bahwa kedisiplinan bukan hanya soal aturan, melainkan komitmen nyata untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Dengan langkah ini, Disdikpora Cianjur tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membangun budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas dan kepercayaan publik. Di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang cepat, transparan, dan adil, ketegasan dalam disiplin menjadi modal utama untuk menjaga kredibilitas instansi.

Kinerja Disdikpora Cianjur dalam hal ini patut diapresiasi sebagai contoh nyata bagaimana kepemimpinan yang tegas dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparatur demi kepentingan bersama. (dens).