Pinusnews.id - Reformasi birokrasi di Indonesia memiliki tantangan yang besar untuk daoat memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

Birokrasi penting untuk hadir dengan hati dan rasa peduli yang mendalam terhadap kondisi masyarakat.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman pada acara Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2024 di Gedung Serba Guna Puslatbang PKASN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (25/11/2024).

Baca Lainnya :

• Hidup 10 Tahun Berdempetan dengan Kandang Domba, Relawan Garda Manjur Kirim Bahan untuk Bangun Rumah
• Arus Lalulintas Sempat Terganggu, Akibat Pohon Besar Tumbang di Pacet Cianjur
• Sejumlah Kampung di Agrabinta Cianjur Dikepung Banjir dan Longsor
• Panwascam Sukaluyu Lantik 170 Anggota PTPS
• Dinas Pertanian Buka Bazar Murah untuk Umum

Dalam paparannya, Herman menyampaikan refleksi mendalam mengenai tantangan reformasi birokrasi di Indonesia.

Menurutnya, reformasi birokrasi yang selama ini berjalan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini, birokrasi kita masih menjadi solusi biasa-biasa saja. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah lompatan besar untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, stunting, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan per kapita,” tegasnya.

Herman menyoroti bahwa eksekusi kebijakan di tingkat daerah menjadi penentu utama keberhasilan reformasi birokrasi.

Ia menggarisbawahi pentingnya menghadirkan kecerdasan emosi dan hati dalam setiap upaya perbaikan.

"Jika hati kita tidak hadir, maka birokrasi hanya akan berjalan seperti biasa tanpa memberikan dampak signifikan. Kita harus hadir dengan rasa peduli yang mendalam bahkan rasa sakit terhadap kondisi masyarakat," ujarnya.

Dalam paparannya, Herman juga mengapresiasi keberhasilan negara-negara maju seperti Singapura yang mampu melompat jauh dalam waktu singkat melalui penerapan sistem merit yang konsisten.

“Lee Kuan Yew tidak hanya memimpin dengan logika, tetapi juga dengan hati. Beliau menitikan air mata melihat kondisi negaranya, dan itu menjadi dorongan untuk bekerja di atas rata-rata. Kita perlu belajar dari itu,” tambahnya.

Selain itu, Herman menyebut bahwa dinamika politik lima tahunan di Indonesia sering kali mengguncang stabilitas birokrasi.

Padahal birokrasi seharusnya tetap berjalan stabil dan konsisten dalam memberikan pelayanan publik, terlepas dari pergantian kepemimpinan.

“ The show must go on, kta harus mampu memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah perubahan politik,” katanya.

Mengevaluasi kinerja

Ia juga mengajak para pejabat daerah untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja mereka telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Bapak Ibu yang paling tahu kondisi di daerah masing-masing. Jika belum ada lompatan besar, pertanyaannya, dimana birokrasi kita,” tuturnya

Menurut Herman, Pemdaprov Jabar tengah melakukan reorientasi reformasi birokrasi dengan fokus pada peningkatan eksekusi di tingkat kabupaten/kota.

Ia menekankan bahwa kerja birokrasi harus mampu keluar dari jebakan middle income trap yang membelenggu Indonesia selama bertahun-tahun, terutama di era bonus demografi saat ini.

“Langkah luar biasa hanya bisa dilakukan jika hati kita hadir. Jangan hanya bekerja dengan logika semata, tetapi juga dengan rasa peduli yang mendalam. Inilah saatnya kita melakukan lompatan besar demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Herman. (tim-dens).