Pinusnews.id - Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan program strategis nasional, dengan tujuan mencetak agen perubahan dari keluarga miskin, melalui pendidikan berkualitas untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Terkait Sekolah Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin mengungkapkan, target pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.

Menurut Ruhli Solehudin, saat ini terdapat dua kecamatan yakni Campaka dan Cibinong, dialokasikan sebagai lokasi awal program Sekolah Rakyat.

Baca Lainnya :

• Warga Karangnunggal Cibeber Keluhkan Pemotongan Bantuan Rutilahu, Lalu Ini Jelas Kades
• Tebing Hutan Ciuja Naringgul Diterjang Longsor, Jalan Bandung-Cianjur Terganggu
• Tukang Kebun Meninggal Tersengat Listrik
• Polres Cianjur Ringkus Pengedar Obat Terlarang
• Razia ke Karaoke, Polres Cianjur Amankan Enam Orang Pemakai Narkoba

“Sekolah Rakyat adalah program mulia, dan harus kita dukung. Visi utamanya adalah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” tutur Ruhli Solehudin, di Pemda Cianjur, pada Jumat 26 April 2025.

Ruhli menjelaskan, misi Sekolah Rakyat mencakup enam poin penting, seperti menciptakan pendidikan berkualitas, menanamkan pola pikir kritis, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, memperkuat rasa percaya diri, membentuk karakter luhur, serta membangun integritas siswa, khususnya di jenjang SLTA.

Selain itu, Program Sekolah Takyat ini mencakup tiga jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SLTA, dan menyasar tiga kelompok utama yaitu, anak dari keluarga miskin ekstrem (data melalui koordinasi dengan Dinas Sosial), anak berprestasi secara akademik, dan anak yang mendapat izin dari orang tua.

“Walaupun miskin dan berprestasi, jika tidak ada izin dari orang tua, tetap tidak bisa ikut program ini,” imbuh Ruhli Solehudin menegaskan.

Pada bagian lain Ruhli Solehudin menjelaskan, materi pembelajaran di Sekolah Rakyat mencakup pendidikan formal sesuai kurikulum nasional, pendidikan karakter, kepemimpinan, keterampilan hidup, nasionalisme, dan keagamaan.

Meskipun pelaksana teknis pendidikan berada di bawah Dinas Pendidikan, namun penanggung jawab utama program ini adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Di tingkat daerah, tanggung jawab tersebut dilimpahkan ke Dinas Sosial, sementara OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Baperinda, dan Disdikpora berperan sebagai pendukung.

“Sebagai penunjang, kami siap membantu apa pun yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial untuk menyukseskan program ini,” ungkap Ruhli menerangkan.

Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat direncanakan mulai berjalan pada Juli 2025. Pemerintah pusat membagi pendekatan menjadi dua kategori: revitalisasi bangunan lama dan pembangunan dari nol.

Ruhli Solehudin juga memaparkan, kedepan Bupati Cianjur berharap setiap kecamatan memiliki Sekolah Rakyat. Namun, di tahap awal, minimal dua lokasi ini harus dapat mengakomodir kebutuhan pendidikan di Cianjur Utara dan Selatan.

“Alhamdulillah, lahan dan legalitasnya sudah beres. Kami sudah pastikan tidak ada polemik aset, dan bersama DPKAD sudah dilakukan proses hibah lahan untuk mendirikan Sekolah Rakyat,” pungkas Ruhli Solehudin. (dens).