Oleh: Unang Margana

Pinusnews.id - Perdagangan Orang, menurut Undang-Undang, Nomor 21 Tahun 2007, adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), adalah kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia, baik untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Baca Lainnya :

• Penipu Berkedok Paket Kurban Dijebloskan ke Penjara
• Warga Karangnunggal Cibeber Keluhkan Pemotongan Bantuan Rutilahu, Lalu Ini Jelas Kades
• Tebing Hutan Ciuja Naringgul Diterjang Longsor, Jalan Bandung-Cianjur Terganggu
• Tukang Kebun Meninggal Tersengat Listrik
• Polres Cianjur Ringkus Pengedar Obat Terlarang

Dasar hukum TPPO di Indonesia, antara lain:

1.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-undang ini mengatur tentang definisi, jenis, dan sanksi bagi pelaku TPPO.

2.Konvensi Internasional; Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait TPPO, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Orang Lain.

Perdagang  orang terhadap PMI, bisa terjadi di dalam negeri dan juga di luar negeri. Untuk didalam negeri. Ketika terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Negara (Aparat Penegak) bisa menjerak pelaku kejahatan dengan mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku, di Wilayah Hukum Indonesia,) 

Bagaimana, dengan  TPPO yang terjadi diluar negeri. TPPO yang terjadi di luar negeri dapat melibatkan warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di negara lain. Beberapa contoh TPPO yang terjadi di luar negeri melibatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang menjadi korban kekerasan/eksploitasi, diantaranya seperti:

- Eksploitasi seksual ; PMI perempuan dapat menjadi korban eksploitasi seksual di negara tujuan.

- Kerja paksa ; PMI dapat dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, seperti jam kerja yang panjang, gaji yang rendah, atau lingkungan kerja yang tidak aman.

- Penyalahgunaan ; PMI dapat menjadi korban penyalahgunaan fisik, mental, atau verbal oleh majikan atau pihak lain.

Contoh kasus TPPO yang terjadi di luar negeri melibatkan PMI di negara-negara seperti:

Di Arab Saudi ;  PMI perempuan telah menjadi korban eksploitasi seksual dan kerja paksa di Arab Saudi. Di Malaysia ; PMI telah menjadi korban eksploitasi dan penyalahgunaan di Malaysia, termasuk kerja paksa dan penyalahgunaan fisik.

Pekerja Migran Indonesia (PMI), adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik secara resmi maupun tidak resmi. PMI dapat bekerja di berbagai sektor, seperti: Pekerjaan rumah tangga ; PMI dapat bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh anak, atau pengurus rumah.

Konstruksi ; PMI dapat bekerja di sektor konstruksi, seperti pekerja bangunan atau tukang.

Pabrik ; PMI dapat bekerja di pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang seperti tekstil, elektronik, atau makanan.

Jasa : PMI dapat bekerja di sektor jasa, seperti pekerja hotel, restoran, atau pekerja lainnya.

PMI seringkali bekerja di negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, atau negara-negara lain di Asia, Eropa dan Timur Tengah. Banyak dari mereka yang bekerja di luar negeri untuk mencari penghasilan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

Mencegah Perdagangan Orang

Pemerintah Indonesia dan Organisasi lainnya (NGo) harus melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas TPPO, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat hukum, dan memberikan perlindungan kepada korban TPPO.

Pemerintah Indonesia dan organisasi lainnya (NGo) telah melakukan upaya untuk mencegah memberantas TPPO, dengan melakukan upaya : Pertama Pengawasan ; Pemerintah Indonesia melakukan pengawasan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri untuk mencegah TPPO. Kedua. Perlindungan Hukum ; Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada PMI yang menjadi korban TPPO di luar negeri. Ketiga, Kerja sama ; Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah negara lain untuk meningkatkan perlindungan PMI dan memberantas TPPO.

PMI juga seringkali menghadapi tantangan dan risiko, seperti: Eksploitasi ; PMI dapat dieksploitasi oleh majikan atau agen yang tidak bertanggung jawab.

Kekerasan ; PMI dapat mengalami kekerasan fisik atau mental dari majikan atau orang lain.

Kurangnya perlindungan.

PMI mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai di negara tempat mereka bekerja.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) diseluruh dunia,  sangat berperan penting dan strategis dalam upaya melindungi PMI dari Perdagangan orang, langkah-langkah yg harus dilakukan, antara lain: Pertama, Pemberian Bantuan ; KBRI memberikan bantuan kepada PMI yang menghadapi masalah, seperti kekerasan atau penyalahgunaan. Kedua, Pengawasan ; KBRI melakukan pengawasan terhadap kondisi kerja dan kehidupan PMI. Ketiga, Kerja Sama dengan Pemerintah setempat ; KBRI bekerja sama dengan pemerintah setempat, untuk meningkatkan perlindungan hukum dan jesejateraan PMI.l

Penutup 

Negara (Pemerintahan Presiden PRABOWO) dengan Kementrian terkait harus hadir dan tidak boleh abai, dalam penyelesain nasib PMI, khususnya TKW, yang rentan dari Perdagangan Orang, yang jelas-jelas ada potensi Pelanggaran Hukum dan  Hak Asasi Manusia (HAM) serius dan berat.

Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh PMI, dari, Eksploitasi ; PMI masih rentan terhadap eksploitasi oleh majikan atau agen, prostutusi,dll Kurangnya Pengetahuan ; PMI mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka dan peraturan yang berlaku dinegara tujuan.

Sangat penting bagi PMI, untuk memahami hak-hak mereka dan peraturan yang berlaku di negara tujuan, serta untuk mencari bantuan dari lembaga yang terpercaya jika  menghadapi masalah Perdagangan orang.

Penulis adalah Pemerhati dan Praktisi Hukum.