Pinusnews.id - Kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup tinggi di Jawa Barat, dibanding provinsi lain di Indonesia.

Menyikapi masalah tersebut, DPRD Jabar meminta program MBG di Jabar sebaiknya diperketat pengawasannya.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki mengatakan berdasarkan hasil kunjungan lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta kurangnya profesionalitas tenaga pengelola.

Baca Lainnya :

• Covid-19 Makin Merajalela, KBM di Cianjur Terancam Ditunda
• Plt. Bupati Cianjur Berikan Penghargaan Wajib Pajak Terbaik
• Penyaluran APBD Mentok, Puluhan Tahun Jalan di Kampung Halimun Rusak Parah
• Banyak Bantuan Tidak Tepat Sasaran, Dinsos Cianjur Evaluasi data KPM
• Pengendara Diputar Balik, TNI-POLRI Razia di Pantai Wisata Cianjur

"Banyak SPPG yang tidak berkoordinasi dengan puskesmas atau pemerintah setempat," ucap Aceng, Rabu (22/10/2025) baru lalu.

Menurutnya, tidak sedikit SPPG yang tidak diketahui oleh perangkat daerah di wilayahnya. Selain itu banyak juga tenaga dapur yang tidak memiliki kompetensi memasak dalam skala besar sehingga berdampak pada kualitas makanan. 

"Ini harus dievaluasi dari sisi pengawasan,” tegas Aceng.

"Banyak juga ditemukan pelanggaran terhadap kebijakan penyediaan menu bergizi seperti ketiadaan susu dan buah-buahan di sejumlah sekolah penerima," imbuhnya.

Aceng juga menyoroti adanya dapur penyedia MBG, yang tidak memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari 2.131 dapur penyedia MBG, hanya 17 yang memiliki SLHS. 

"Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem seleksi dapur yang masih didominasi faktor koneksi," pungkas Aceng. (tim dens).