Jabatan Bukan Hak Istimewa: Cianjur Perkuat Integritas ASN Bersama KPK

Pinusnews.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur menunjukkan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih melalui kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kode Etik dan Anti Korupsi Integrasi dengan Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kegiatan yang digelar di Bale Praja, Komplek Pendopo Cianjur, Selasa, 20 Oktober 2026, itu melibatkan Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Kehadiran KPK dalam kegiatan ini menjadi bentuk pendampingan dan arahan untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Mohammad Wahyu Ferdian menyampaikan terima kasih kepada Kepala Satgas III Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI beserta jajarannya. Ia menilai kehadiran mereka sebagai dukungan penting dalam memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cianjur. 

Baca Lainnya :

• Razia Knalpot Bising, Pengendara Motor Adu Mulut dengan Polisi
• Bupati Cianjur Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 
• Posbakum Pengadilan Negeri Cianjur, Banyak Tangani Kasus Pidana 
• Waspadai, 7 Kecamatan di Cianjur Tren Covid-19 Meningkat 
• Penyusunan RKPD TAHUN 2022 Cianjur, Butuh Masukan dari Publik

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum bagi seluruh aparatur untuk melakukan introspeksi dan memperbarui komitmen dalam menjalankan tugas.

Pesan utama yang disampaikan Bupati cukup sederhana, tetapi sangat relevan: jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Setiap pejabat pemerintah dituntut menjalankan tugasnya dengan jujur, profesional, bertanggung jawab, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sikap tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Upaya ini juga menghubungkan penerapan kode etik dengan penerimaan TPP. Pada dasarnya, TPP bukan hanya tambahan penghasilan, tetapi bagian dari sistem penghargaan yang seharusnya mendorong kinerja, disiplin, dan integritas ASN.

KPK sendiri telah mendorong pemerintah daerah menerapkan TPP secara konsisten, termasuk dengan penilaian kinerja yang objektif, agar insentif tersebut tidak hanya diberikan berdasarkan kehadiran semata.

Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur bersama seluruh pejabat yang hadir menandatangani pakta integritas bersama KPK RI. Pakta ini menjadi pernyataan komitmen moral dan profesional untuk menjalankan pemerintahan secara jujur, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi prinsip antikorupsi.

Jika komitmen tersebut benar-benar dijalankan dalam praktik sehari-hari, kegiatan ini berpotensi menjadi langkah nyata menuju pemerintahan Cianjur yang lebih bersih, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. (dens).