Pinusnews.id - Pemda Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Jabar rampung pada 2027.

Hal itu dikemukakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemdaprov Jabar dengan Kejaksaan Tinggi Jabar di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa 15 April 2025.

Pada kesempatan itu, Pemdaprov Jabar juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 27 Pemda Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat.

Baca Lainnya :

• Peringati Hari Aids Sedunia, Puskesmas Sukaluyu Gelar pemeriksaan Triple E untuk Ibu Hamil
• Tukang Kebun Meninggal Tersengat Listrik
• Polres Cianjur Ringkus Pengedar Obat Terlarang
• Resmi, Forum Komunikasi Komite Sekolah Cianjur Gelar Deklarasi
• Ecky Bersama Tim Relawan Salurkan Bantuan Sembako dan Penyuluhan di Cianjur

Dedi menyatakan, pembangunan jalan mulus hingga pelosok desa di seluruh wilayah Jabar ditargetkan rampung pada 2027 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa.

"Target saya di 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa terkoneksi dengan baik dalam keadaan mulus dan nanti itu melahirkan sirkulasi ekonomi," ujar Dedi.

Untuk itu, KDM sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi memastikan, pendapatan keseluruhan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jabar.

"Totalitas pendapatan pajak kendaraan bermotor harus 100 persen untuk infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur jalan didalamnya ada marka jalan, PJU, CCTV, dan berbagai perlengkapan taman lainnya yang membuat kenyamanan bagi pengguna jalan," paparnya.

Dedi pun menilai, penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Tinggi menjadi bukti konkret Pemdaprov Jabar dalam hal pendampingan ketika melakukan pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat.

"Hari ini kita bikin MoU antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Wali Kota. Payung hukum dan pendampingnya sudah jelas," pungkas Dedi. (tim-dens).