Pinusnews.id - Di tengah maraknya paparan konten negatif di dunia maya, DPRD Kabupaten Cianjur menunjukkan komitmen kuat dengan mendukung penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP Tunas.

Ketua DPRD Cianjur, Metty Triantika, secara tegas menyatakan dukungan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga generasi muda dari ancaman digital yang semakin kompleks. Respons cepat ini mencerminkan kinerja DPRD yang peka terhadap persoalan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Cianjur di mana akses gadget sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari anak-anak.

PP Tunas bukan sekadar regulasi baru, melainkan alarm darurat bagi semua pihak untuk mewaspadai risiko paparan negatif terhadap anak usia dini. Metty Triantika menegaskan, 

Baca Lainnya :

• Aji Prasetio Korban Tenggelam di Kali Cilaku Ditemukan Sudah Meninggal
• Rapat Forkopimda dan Evaluasi Penanganan Covid-19 di Cianjur
• 97 SD dan 54 SMP di Cianjur Dapat Bantuan 55 Miliar
• Dinkes Cianjur Gelar Simulasi Vaksin Covid-19
• Soal Data KPM, Komisi D Siap Panggil TKSK dan Camat Warungkondang

“Kita mendukung sepenuhnya karena itu perlindungan terhadap usia-usia dini. Mudah-mudahan ini menjadi alarm bagi kita semua untuk terus mewaspadai dan menjaga anak-anak kita, agar tidak lebih jauh terpapar hal negatif, tapi bisa dipagari oleh peraturan tersebut," ujar Metty Triantika. 

Dukungan DPRD ini menonjolkan peran legislatif daerah yang tidak hanya reaktif, tapi proaktif dalam merespons dinamika sosial digital yang sering kali luput dari perhatian pemerintah pusat saja.

Meski regulasi pemerintah menjadi pagar utama, DPRD Cianjur menekankan bahwa peran orang tua tetap tak tergantikan sebagai benteng pertama pengawasan. Di era di mana handphone melekat erat pada tangan anak-anak, pengawasan menjadi tantangan besar. 

Selain itu, Metty Triantika menyoroti hal ini dengan bijak, menunjukkan pemahaman mendalam DPRD terhadap realitas lapangan di Cianjur, di mana banyak keluarga bergantung pada perangkat digital untuk pendidikan dan hiburan.

“Kita menekankan kepada para orang tua untuk terus mengawasi anak-anaknya. Karena jujur, penggunaan gadget digital itu sulit diawasi. Apalagi anak-anak sekarang sudah sangat lekat dengan handphone,” imbuh Metty.

Pernyataan Metty Triantika itu menggambarkan kinerja DPRD yang tanggap, karena tidak hanya mendukung kebijakan nasional, tapi juga mengedukasi masyarakat lokal agar terlibat aktif, mencegah eskalasi masalah sebelum menjadi krisis sosial.

Tanpa keterlibatan orang tua, potensi dampak negatif teknologi bisa membengkak menjadi ancaman serius bagi perkembangan mental dan moral anak. DPRD Cianjur, melalui suara Metty Triantika memperingatkan hal ini sebagai prioritas utama. Responsivitas lembaga ini terlihat dari cara mereka menghubungkan regulasi nasional dengan konteks lokal, di mana kasus penyalahgunaan media sosial sering muncul di kalangan remaja Cianjur.

“Kalau tidak ada andil dari orang tua, tentunya ini akan menjadi masalah besar,” tegas Metty. Hal ini memperkuat citra DPRD sebagai wakil rakyat yang sigap mengantisipasi persoalan masyarakat, dengan mengintegrasikan pesan pencegahan ke dalam dukungan kebijakan.

Dengan menitikberatkan soal ini, PP Tunas diharapkan menjadi pengingat kuat bagi orang tua untuk lebih bijak membimbing anak dalam berteknologi. DPRD Cianjur membuktikan kinerjanya yang prima dengan tidak hanya mendukung regulasi, tapi juga mendorong kesadaran kolektif.

“Dengan adanya PP Tunas ini, orang tua diingatkan kembali untuk terus mengawasi anak-anaknya,” tandas Metty. Langkah ini menjadikan DPRD Cianjur sebagai teladan dalam menangani isu anak, memastikan masa depan generasi muda terlindungi di tengah badai digital. (dens).