Pinusnews.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memperluas akses layanan kesehatan, melalui program Universal Health Coverage (UHC). Hingga 26 September 2025. Terkait hal ini Dinas Kesrhatam (Dinkes) Kabupaten Cianjur berhasil menanggung 843.523 jiwa, sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah. 

Kinerja ini mencerminkan upaya strategis Dinkes Cianjur untuk memastikan tidak ada warga yang terhambat biaya saat membutuhkan perawatan, menjadikan Cianjur sebagai contoh nyata inklusivitas kesehatan di tingkat lokal.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Cianjur, I Made Setiawan, memimpin transformasi digital yang revolusioner dalam program UHC. Semua proses pendaftaran kini dilakukan secara daring melalui sistem yang dirancang khusus oleh Dinkes, menghilangkan kebutuhan berkas fisik yang rumit.

Baca Lainnya :

• Video Conference Koordinasi Daerah Soal Pembelajaran Tatap Muka
• Anggota Dewan Cianjur : Usut Tuntas Oknum Pemungut Dana Covid-19 di Desa Sukasari, Kadupandak
• Cianjur Dapat Penghargaan Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba
• Di Cianjur Pembelajaran Tatap Muka Diundur, Jarak Jauh Diutamakan
• Tahun 2020 di Cianjur Kriminalitas Turun, Kasus Narkoba Meningkat 

Prioritas pertama diberikan kepada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, di mana rumah sakit dapat mendaftarkan secara langsung tanpa prosedur tambahan—bukti responsivitas Dinkes terhadap kebutuhan mendesak.

Prioritas kedua menyasar warga yang rutin berobat di puskesmas, dengan usulan online dari puskesmas ke Dinkes. Inovasi ini tidak hanya mempercepat akses, tetapi juga memastikan layanan kesehatan prima bagi yang paling membutuhkan, ini juga sekaligus menunjukkan kepemimpinan visioner Kadinkes Cianjur I Made Setiawan.

Memang, bagaimanapun harus diskui bahwa Dinkes Cianjur menonjol dengan kebijakan kuota UHC yang fleksibel, sepenuhnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah tanpa batasan tetap. Selama dana tersedia, pendaftaran tetap terbuka; jika habis, ditutup sementara hingga kuota terisi ulang melalui kasus seperti peserta yang meninggal atau pindah domisili.

Pendekatan ini memaksimalkan dampak anggaran, sementara Dinkes terus mengedukasi masyarakat tentang aktivasi ulang kepesertaan nonaktif—termasuk PBI via Dinas Sosial atau usulan UHC untuk kasus non-PBI. Untuk 2026, Dinkes dengan proaktif menunggu finalisasi anggaran sebelum menetapkan kuota, menjaga transparansi dan kesiapan.

Kinerja gemilang Dinkes Cianjur di bawah kepemimpinan I Made Setiawan telah mengubah UHC dari sekadar program menjadi jembatan nyata menuju kesehatan merata. Dengan digitalisasi, prioritas tepat, dan pengelolaan anggaran adaptif.

Dinkes Cianjur tidak hanya mencapai target peserta masif, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Ini adalah bukti bahwa komitmen lokal mampu mewujudkan Universal Health Coverage yang berkelanjutan. (dens).