Pinusnews.id - Inisiatif Cianjur Government Watch untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan publik di Kabupaten Cianjur, patut diapresiasi sebagai langkah awal menuju transparansi dan akuntabilitas. Dipimpin oleh Ketua Hadi Dzikri Nur, kajian ini mencakup analisis kebijakan, pengawasan partisipatif, dan advokasi publik, dengan fokus pada kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi anggaran di sektor strategis.

Bukan sekadar mencari kesalahan, upaya ini bertujuan mendorong perbaikan tata kelola agar pemerintahan lebih terbuka dan berpihak pada masyarakat. 

Namun, kajian semacam ini hanya akan efektif jika Pemkab Cianjur segera merespons dengan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan terjebak dalam laporan kertas atau janji kosong.

Baca Lainnya :

• Cianjur Dapat Penghargaan Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba
• Di Cianjur Pembelajaran Tatap Muka Diundur, Jarak Jauh Diutamakan
• Tahun 2020 di Cianjur Kriminalitas Turun, Kasus Narkoba Meningkat 
• Awas Hati-Hati, Ada Oknum Satpol PP Cianjur Lakukan Penipuan
• Kontes Burung Bergengsi di Pendopo Tumaritis Cianjur

Kualitas demokrasi di Cianjur, menurut Cianjur Government Watch, tidak hanya diukur dari pemilu, melainkan dari keterbukaan pengelolaan anggaran dan kesediaan menerima kritik masyarakat sipil. Sayangnya, realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan: anggaran terserap, tapi manfaatnya tak kunjung menyentuh warga.

Kajian awal yang menyoroti potensi penyimpangan atau ketidakwajaran harus menjadi pemicu aksi konkret dari Pemkab Cianjur. Alih-alih menunggu laporan ke Inspektorat, pemerintah daerah seharusnya langsung menerapkan mekanisme pengawasan partisipatif, seperti forum triwulanan dengan masyarakat untuk evaluasi anggaran real-time.

Untuk mewujudkan kebijakan yang nyata dan langsung berdampak, Pemkab Cianjur perlu mengadopsi pendekatan berbasis prioritas rakyat. Pertama, alokasikan anggaran untuk program langsung seperti bantuan tunai bersyarat (PKH) yang terintegrasi dengan pelatihan usaha kecil, sehingga warga miskin merasakan peningkatan pendapatan dalam enam bulan pertama.

Kedua, bangun infrastruktur dasar seperti jalan desa dan irigasi sawah dengan melibatkan gotong royong warga, di mana 30% anggaran dialokasikan untuk upah lokal—ini akan menciptakan lapangan kerja instan dan meningkatkan produktivitas pertanian. 

Ketiga, terapkan aplikasi digital sederhana untuk pelaporan pengaduan anggaran secara real-time, memungkinkan warga memantau proyek dan menuntut pertanggungjawaban langsung, dengan sanksi bagi pejabat yang lambat tanggap.

Langkah-langkah ini bukan utopia, melainkan model sukses dari daerah lain seperti Banyuwangi yang menerapkan "blusukan anggaran" untuk memastikan setiap rupiah tepat sasaran.

Jika Pemkab Cianjur serius, kajian Cianjur Government Watch harus diikuti dengan roadmap kebijakan 2026 yang mengikat, dengan indikator keberhasilan seperti penurunan angka kemiskinan 5% dan kepuasan publik di atas 80%.

Hanya dengan kebijakan nyata yang langsung dirasakan—bukan kajian abadi—pemerintahan Cianjur akan membangun kepercayaan rakyat dan mewujudkan Cianjur bersih serta makmur. (dens).