APBD Harus Pro Rakyat

Pinusnews.id - Baru-baru ini bertempat di Ladanya Resto/Koffie Station, Jum'at, 29/8/25, Bengkel Politik Cianjur (BPC) kerjasama dengan Klinik Hukum Indonesia (KHI) dan Rumah Bersama Urang Cianjur (RBUC), mengadakan kegiatan Diskusi Publik dengan tema "Sinkronisasi RAPBDP 2025 dan RAPBD 2026 : Masalah dan Solusi". Sebagai pembicara ; Asep Toha (Poslogis), Asep Sopyan Halim (Mantan Anggota DPRD Cianjur) dan Lenna J.Sunarja (Sekretaris Bapperida Cianjur).

Ketua Panitia, H.Titin Suastini, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan diatas sebagai bagian dari Partisipasi Publik, yang dilatarbelakangi adanya keresahan bersama tentang APBD agar pengelolaan anggaran daerah lebih transparan, akuntabel dan berpihak kepada masyarakat luas. Adanya rasa cinta terhadap Kabupaten Cianjur, karena APBD merupakan instrumen utama untuk mensejahterakan masyarakat.

Adapun tujuan di adakan nya diskusi publik: 1). Mengkritisi RAPBDP 2025 dan memberi masukan untuk RAPBD 2026, agar dalam pelaksanaan sesuai dng regulasi. 2). Munculnya pemahaman yang lebih mendalam sekaligus solusi konstruktif mengenai berbagai masalah, yang muncul dalam proses perencanaan hingga implementasi APBD. 3). Untuk membangun kesadaran kritis memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, akademisi, serta masyarakat.

Baca Lainnya :

• Kurangi Beban Petani Dimasa Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Gerindra Serahkan Bantuan Benih
• Inna lillahi, Empat Kadis Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia
• Akibat Cuaca Buruk Nelayan Jayanti Gagal Cari Ikan, Kini Tanam Jagung
• Pemdes Tanjungsari Sukaluyu Bagikan BLT
• Peranan PT. Bukit Naga Mas Kembangkan UMKM di Cianjur

Asep Toha, atau lebih dikenal Asto menyatakan RAPBD Cianjur 2026 Alarm Bahaya bagi Keuangan Daerah dan Rakyat, karena Rancangan APBD Cianjur 2026 memunculkan tanda bahaya serius. Dokumen KUA-PPAS yang disusun TAPD memperlihatkan defisit anggaran jauh melebihi batas regulasi, mencapai Rp758,124 miliar (RKPD) dan Rp222,137 miliar (KUA-PPAS), padahal ambang maksimal hanya Rp143,314 miliar.

Solusi mendesak, menurut Asto, Pemda harus menyesuaikan defisit sesuai regulasi, memperkuat PAD lewat digitalisasi pajak dan pengembangan pariwisata, serta mensinkronkan dokumen perencanaan. DPRD juga harus memperketat pengawasan dan memprioritaskan anggaran pro rakyat. Publik perlu aktif mengawasi RAPBD dan menuntut transparansi. Kolaborasi semua pihak sangat penting agar APBD benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan.

Sedangkan Asep Halim menyatakan RAPBD Cianjur 2026 sebagai "Fiqih Anggaran", harus menjadi alat pembangunan yang berpihak pada rakyat, bukan hanya instrumen belanja rutin. Dengan sinkronisasi antara masalah nyata dan solusi melalui postur APBD yang sehat. 

Harapan Utama APBD Cianjur 2026: Pertama, Menjadi APBD sehat dan pro rakyat, bukan sekadar administratif. Kedua, Menjawab langsung permasalahan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Ketiga, Memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah (pertanian, UMKM, wisata). Keempat, Memberi jaminan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur). Kelima, Menjadi instrumen pemerataan pembangunan antar kecamatan di Cianjur.

Sementara itu Lenna, yang mewakili pihak eksekutif, menyampaikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan pendekatan top down dan bottom up, teknokratis, politis, dan partisipatif dengan prinsip tematis, holistik, integratif dan Spasial. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga sangat terbuka atas masukan dari stakeholder, agar perencanaan pembangunan daerah dapat diwujudkan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Acara diskusi publik dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri dari Masyarakat Sipil Cianjur (Mahasiswa, LSM, OKP, Ormas, Aktifis Perempuan, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dll) sangat antusias mengikuti acara tersebut. Peserta dan Panitia, menyesalkan dan menyayangkan  ketidakhadiran dari Wakil Rakyat (DPRD Cianjur) di Acara yang sangat bermanfaat. (Unang Margana).